MENILAI PENETAPAN TERSANGKA KEPADA CAKAPOLRI

Tidak salah kalau penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon kapolri menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia.  Meskipun masing masing mempunyai argumentasi, tetapi itulah kenyataan yang saat ini dipertontonkan kepada publik Indonesia.  Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memperdebatkan penetapan tersangka terhadap perwira polisi aktif yang juga  diajukan oleh presiden sebagai calon tunggal kapolri tersebut, walaupun kita tetap harus menghormati masing masing lembaga negara yang sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur.  Pendapat dan argumetasi tersebut diantaranya ialah:

1.     Pada sisi KPK sebagaimana yang disampaikan oleh ketuanya an juga wakilnya bahwa penyelidikan terhadap Budi Gunawan sesungguhnya sudah berjalan cukup lama, dan intensif sejak Juni 2014, sehingga penetapannya sebagai tersangka bukannya ujug ujug atau tiba tiba, seolah ditunggangi oleh persoalan politik.  Nah, sebagaimana biasanya bahwa KPK akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, atau dalam bahasa lainnya  penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan, apabila sudah ditemukan  minimal dua alat bukti awal yang kuat.  Dan hal tersebut dapat terjadi kapanpun, baik  penyedikan  baru berjalan  beberapa minggu atau bahkan dapat juga baru ditemukan setelah beberapa bulan bahkan tahun. Nah, kebetulan saja  penemuan alat bukti yang diperlukan tersebut bertepatan dengan  yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon tunggal kapolri.  Tetapi sekali lagi KPK bekerja sesuai dengan prosedur dan sama sekali tidak terkait dengan persoalan lain seperti politik dan lainnya.  KPK bekerja secara profesional dan independen, itulah yang dinyatakan olehn pimpinan KPK.

2.    Pada pihak lain juga muncul dugaan  atau tuduhan bahwa KPK sudah bertindak tidak sesuai dengan yang seharusnya, bahkan  pihak pihak tersebut juga menuduh KPK tetalh mengkriminalisasi dan juga membunuh karakter, terhadap perwira polri.  Ok, pemberantasa korupsi memang harus didukung secara penuh, tetapi cara cara yang digunakan sebaiknya cukup bagus dan tidak serampangan sebagaimana dalam menetapkan calon kapolri tersebut.  Dibandingkan dengan beberapa tersangka lainnya, seperti Budi Santoso yang memakan waktu cukup dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga gelar perkara, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi yang ini seolah dipaksakan pada saat yang bersangkutan diajukan  sebagai calon kapolri.  Jadi penetapannya sebagai tersangkan penuh dengan muatan politis dan sangat tidak patut.

Ituulah  dua kubu yang pro dan kontra terhadap penetapan status tersangkan kepada  Budi Gunawan, dan mnusurt saya sesungguhnya tuduhan terhadap KPK tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan,karena memang waktu penetapan tersebut berbrengan dengan pencalonannya sebagai kapolri, dan juga pada waktu rame rame  mengenai rekening gendut, PPATK juga sudah menerima penjelasan  dan hasil investigasi yang dilakukan oleh polri sendiri dan tidak ada reaksi.  Artinya dari sisi kepatutan transaksi BG sama sekali tidak mencurigakan dan wajar, sehingga presiden dengan mantap memilihnya sebagai calon kapolri.

Demikian juga dengan kompolnas yang juga telah merekomendasikan BG sebagai polisi yang bagus dan berintegritas, sehingga menambah kepercayaan presiden untuk memilihnya.  Itulah mengapa  ketika BG kemudian dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dan waktunya seolah tiba tiba, muncul dugaan politisasi dan kriminalisasi polri.  Tentu banyak pihak yang terkejut, meskipun ada yang sudah menduganya.

Namun  dari sisi lain kita juga dapat mengerti kalau KPK mempunyai kewenangan untuk menetapkan tersangka kepada siapapn yang telah memenuhi syarat, yakni ditemukan dua alat bukti yang kuat, dan hal tersebut kemudian tidak perlu ditunda.  KPK tdak perlu menggelar perkara pendahuluan dan juga tidak perlu memeriksa saksi lain, karena alat buktinya sudah mencukupi, dan tidak  ada prosedur yang mengharuskan KPK  melakukan gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana yang biasa dilakukan oleh KPK hanya untuk mendapatkan bukti yang meyakinkan saja, dan bukan merupakan prosedur yang harus dilalui.  Kalau  tanpa memeriksa saksi KPK sudah mendapatkan alat bukti yang dimaksud, maka tidak diperlukan lagi memanggil saksi, terkecuali pada saat peemrinsaan   sebagai tersangka nantinya.  Jadi KPK tidak memerlukan keterkaitan dengan persoalan lain di luar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  Dengan bahasa lain, KPK harus menutup mata  terhadap segala persoalan yang ada di luar kewenangannya, bahkan  KPK juga  dapat  menjadikan siapapun termasuk peguasa tertinggi, kalau memang memenuhi unsur yang ditetapkan oleh undang undang.

Di lain pihak presiden selaku pengaju BG sebagai calon tunggal kapolri juga tidak perlu khawatir dan bersalah, karena  prosedurnya sudah sesuai dan beberapa rekomendasi yang masuk juga cukup kuat, sehingga apa yang dikalukan oleh presiden sudah tidak meyalahi aturan, walaupun banyak yang menyayangkan kenapa tidak ada  permintaan rekomendasi kepada KPK dan PPATK sebagaimana yang dilakukannya terhadap para calon menteri.  Tetapi sekali lagi presiden tidak bersalah secara prosedur hukumnya. Persoalannya ialah  apakah setelah calon BG diproses dan sudah disetujui oleh dewan, lantas serta merta presiden akan melantiknya sebagai kapolri yang baru.

Mungkin bagi orang yang memandang secara formal, maka tidak menjadi masalah BG dilantik sebagai kapolri, toh yang bersangkutan belum dinyatakan bersalah, karena asas praduga tak bersalah, hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang berlau.  Hanya saja  apakah patut seorang tersangka dijadikan kapolri, sebuah lembaga penegak hukum yang diharapkan akan mampu melakukan tugas dan fungsnya secara  baik? Ini persoalan rumit yang  memerlukan pemecahan secara bijak.

Kita dapat membayangkan betapa  nanti pada saat diperiksa oleh KPK dia harus  menghadiri panggilan untuk diperiksa yang memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal di satu sisi dia sebagai orang nomor satu di polri.  Tentu kalau hal tersebut terjadi, akan menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan “perang antara polri dan KPK akan muncul kembali dengan bentuk yang lain.  Kasus cick dan buaya sudah pernah terjadi dua kali, dan kalau harus terjadi lagi untuk yang ketiga kali, maka kita barangkali memang ditakdirka untuk itu.

Pada ssisi lain dalam lembaga yang lain, justru berlaku sebaliknya.  Artinya kalau ada seseorang yang menjabat sebuah jabatan, lalu dijadikan tersangka oleh KPK, maka  pejabat tersebut disarankan untuk non aktif atau mengundurkan diri, agar persoala hukum yang menyangkuit dirinya dapat dijalani dengan penuh konsentrasi, seperti menteri yang menjadi tersangka dan juga lainnya.  Mungkin ada yang berpikir bahwa presiden sebaiknya  mengajukan kembali calaon kapolri baru dan sebelumnya meminta pertimbangan kepada KPK dan juga PPATK, sehingga  diharapkan tidak akan terulang kasus yang sama.

Namun  presiden tentu akan mempertimbangkan  hal tersebut secara cermat, sebab kalau hal tersebut dilakukan, maka seolah presiden bermain main, karena Dewan sudah menyetujui, dan status tersangka kan belum pasti bersalah.  Tetapi kalau diangkat dan dilantik sebagai kapolri, maka juga akan banyak persoalan, karena baru pertama seorang kapolri yang diangkat dalam status tersangka.  Hanya saja mungkin presiden akan lebih mudah menjawabnya, jikalau  tidak melantik BG menjadi kapolri, dengan alasan biar yang bersqangkutan  konsentrasi dengan masalahnya yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Jadi pada prinsipnya persoalan tersebut pada akhirnya akan menemuka jalan keluar yang dapat diterima oleh banyak pihak, yakni menggangti usulan kapolri kepada dewan dengan penjelasan yang leih rinci, sehingga dewqan tidak akan mempertanyakannya lebih jauh.  Hal tersebut tentu lebih menjaga kondisi yang lebih bagus ketimbang memaksakan melantik kapolri dengan status tersangka yang sudah barang pasti akan  membawa  efek buruk, termasuk penilaian dunia internasional.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.