HAL TIDAK PANTAS DILAKUKAN OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA

Sebagaimana kita tahu bahwa  sikap dan perilaku para  anggota dewan saat ini masih belum dapat melupakan peristiwa pemilihan presiden dan wakil presiden, karena  dari kekecewaan atas kekalahan tersebut kemudian  mereka membentuk sebuah  koalisi untuk melakukan  hal hal yang dianggap dapat menguntungkan mereka, meskipun  sesungguhnya tidak etis.  Perubahan UU MD3 adalah awal dari semuanya, karena  dengan perubahan tersebut pada akhirnya mereka dapat menguaai seluruh pimpinan dewan.

Saat inipun  untuk melengkapai alat alat yang dibutuhkan, seperti pembentukan komisi, juga semuanya dikuasai oleh mereka.  Sedangkan  mereka yang tergabung dalam koalisi lainnya, yakni koalisi Indonesia hebat, sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menjadi piompinan, bahkan hanya di komisi.  Rupanya  para anggota dewan sama sekali tidak memikirkan bagaimana membangun bangsa  dengan sinergitas yang turus dibangun dengan berbagai pihak.  Akibatnya mereka akan terjebak pada permainan mereka sendiri dan  seolah semacam sebuah balas dendam, tetapi kepada siapa?.  Karena  mereka dip[ilih oleh rakyat dan mewakili mereka, sementara presiden dan wakilnya juga dipilih oleh rakyat.

Nah, dalam perjalanan sel;anjutnya, setidaknya sampai  kemarin, bahwa  para anggota yang tergabung dalam koalisi  Indonesai hebat setelah mendapatkan tambahan PPP kemudian membuat pimpinan dewan tandingan dan juga akan melengkapi dengan alat alat kelengkapan dewan tersendiri pula.  Alasannya ialah bahwa pimpinan dewan yang ada sama sekali tidak menganggap mereka dan berlaku arogan bahkan terkesan memihak.  Sementara kolaisi merah putih menganggap bahwa merekalah yang sah dan sesungguhnya mereka sudah memberikan kesempatan kepada KIH untuk berembuk melalui paripurna.

Tentu kalau paripurna hanya untuk mengesahkan pimpinan kelengkapan dewan dari KMP, itu namanya bukan untuk bermusyawarah.  Bahkan  alasan yang sangat kuat untuk kemudian m KIH membuat pimpinan dewan tandingan ialah karena pimpinan dewan yang ada sama sekali tidak mendengarkan KIH, termasuk ketika mereka menerima fraksi PPP yang dari pimpinan SDA.  Padahal menkumham telah menandatangi perubahan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Surabaya dengan Romahurmuzi sebagai ketua umumnya, tetapi pimpinan dewan masih menerima surat dari SDA dan menolak yang dari hasil  muktamar.

Seharusnya  mereka dapat berpikir lebih  jernih bahwa  akan lebih bagus kalau dewan itu dipimpin oleh  orang orang yang mempunyai pengalaman dan juga  dewasa dalam berpikir, sehingga mereka tidak akan mementingkan pribadi dan golongan, serta mengabaikan kepentingan yang lebih besar.  Tentu akan lebih harmonis lagi kalau semua fraksi yang ada diberikan kesempatan untuk memimpin, baik ditingkat pimpinan dewan maupun di komisi dan lainnya.

Dengan seluruh fraksi ada yang memjadi pimpinan, diharapkan seluruh fraksi dan anggotanya  akan lebih focus dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan bukan “usreg” terus dalam memperebutkan kursi pimpinan dan nanti juga akan  terus berebut kue yang ada atau mungkin malah diadakan. Tentu kita harus  memahami karakteristik bangsa ini yang lebih mementaingkan musyawarah dan istilahnya tidak memelihara dendam hingga dibawa mati.

Barangkali bagi politisi langkah seperti itu dianggap sebagai biasa dan sah sah saja, tetapi bagi orang Timur rasanya juga tidak elok, kalau partai pemenang pemilu legislative kemudian hanya  melihat saja dan tidak terlibat dalam pimpinan dewan, termasuk alat kelengkapannya.  Rasanya menjadi aneh saja, meskipun kalau kemudian  secara poltis, karena menurut UU MD3 hal tersebut dimungkinkan dan dibenarkan.  Tetapi kita menjadi sangat khawatir bahwa sikp  monopoli seperti itu justru akan terbawa  ke masa depan, karena dendam politik tersebut.

Artinya kalau  mereka yang tergabung dalam koalisi Inonesia hebat yang saat ini  sama sekali tidak diberikan kesempatan, lalu  pada lima tahun  mendatang menjadi mayoritas di parlemen, jangan jangan  sebaliknya, yaitu menenggelamkan mereka yang saat ini ada dalam KMP.  Nah, kalau ini terjadi maka  rakyatlah yang akan dirugikan, karena mereka menjadi anggota DPR dibiayai dengan uang rakyat, tetapi mereka tidak sempat memikirkan rakyat, tetapi malah lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri.

Menurut saya apa yang dipertontonkan oleh  para anggota dewan  saat ini sangat tidak pantas untuk tontonan masyarakat, bahkan  tidak saja bangsa kita sendiri melainkan juga bangsa lain.  Betap  bangsa Indonesia yang dahulu dikenal dengan musyawarahnya dan “pengerten”, peka terhadap keinginan mayoritas masyarakat, tetapi  saat ini malah  sangat jelas mengabaikan hal tersebut.  Barangkali  para elit politik yang saat ini ada juga ikut bertanggung jawab atas ekjadian tersebut.  Mereka  dengan pernyataan pernyatannya seolah ingin memperkuat pemerintahan dengan menjadi penyeimbang, tetapi prakteknya, kok tidak mengarah kepada hal tersebut.

Atau mungkin mereka juga ikut menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh KMP  adalah sebuah resiko politik dan sah sah saja, karena menurut aturan mainnya  memungkinkan.  Kalau memang demikian  keadaannya,  kita  sudah tidak bisa berbuat apa apa, karena sudah diniati bahwa bangsa ini memang sudah berubah dan rakyat diharpkan maklum  atas kondisi tersebut.  Hanya saja sebagai orang yang hidup di daerah Timur kita masih merasakan bahwa hal tersebut kuirang elok dan bahkan akan menjadi benih perpecahan abadi di bangsa ini.

Artinya kalau pada awal terbentuknya koalisi dikatakan bahwa di dalam politik itu tidak ada yang abadi, karena yang abadi itu hanya kepentingan, tetapi  justru kepentingan yang diupayakan bersdama dengan koalisi tersebutlah yang kemudian  tampak dan akan menjadi permanen.  Nah, mereka yang  dianggap akan terpecah dalam waktu singkat tersebut justru akan lebih solid dan membuktikan bahwa mereka dapat permanen, yakni dengan membuat aturan yang memungkikan mereka akan menguasai, setidaknya di parlemen.

Memang kalau mereka tidak mengubah undang undang MD 3 tentu koalisi mereka akan  berantakan, tetapi dengan kekuasaan yang mereka dapat raih di parlemen, mereka mungkin akan lebih kuat, meskipun satu diantaranya sudah  keluar, yakni PPP.  Hal tersebut sudah dibuktikan  mereka melalui sapu bersih terhadap seluruh pimpinan dewan hingga alat kelengkapannya.  Nah, kalau saat ini muncul pimpinan dewan tandingan, tentu akan menjadi PR  bangsa ini kedepan.  Apakah hal tersebut hanya sebuah gertakan semata ataukah memang  sungguhan, kita masih akan menantikan episode berikutnya.

Meskipun urseg di parlemen, tetapi pemerintahan Jokowi JK dengan system presidensial, diharapkan tidak akan  terpengaruh dengan  kondisi tersebut.  Barangkali  pemerintah  dapat melakukan hal hal yang pro rakyat, sehingga kalaupun nantinya  harus dimintakan persetujuan kepada pimpinan dewan yang mana? Menjadi  ragu, pemerintah dapat mengajukannya kepada kedua duanya.  Dengan begitu mungkin malahan  usulan yang diajukan oleh pemrintah akan dengan mudah disetujui oleh dewan.

Tetapi  menurut saya persoalan di dewan seharusnya  dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka.  Hal tersebut dikarenakan mereka yang berada di Senayan dianggap  sebagai wakil rakyat yang mumpuni dan dapat berpikir  sehat untuk kepentingan bangsa dan Negara.  Mereka adalah orang orang terpilih yang tidak seharusnya terus memelihara pertentangan dan dendam.  Mereka  seharusnya mempunyai sikap tulus dalam menjalankan  kewajiban menyampaikan  aspirasi rakyat.  Semoga mereka  dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat danmelupakan semua proses politik yang sudah berlalu.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.