PPP AKAN TERUS BERMASALAH?

Muktamar versi sekjen DPP PPP telah digelar di Surabaya, meskipun majlis Syariahnya mengatakan tidak sah, karena seharusnya islah dahulu dan diselenggaraka muktamar bersama, tetapi pihak sekjen yang telah memecat ketum tetap ngoto menyelenggarakan muktamar sebelum pelantikan pemerintahan yang baru.  Sempat diisukan tidak akan mendapatkan ijin dari aparat kepolisian, ternyta muktamar jalan terus dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan, yang diantaranya ialah  kesepakatan secara aklamasi unutk memilih sekjen Romahurmuzi sebagai ketua umum yang baru menggantikan SDA.

Sebelumnya juga diberitakan dengan santer bah kubu SDA juga akan menggelar muktamar yang sama pada tanggal 23 Oktober, dengan alasan menurut Ad/Art partai muktamar  hanya dapat dilaksanakan setelah pemerintahan baru terbentuk, jadi saat Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla telah mengumumkan kabinetnya, maka saat itu pula muktamar sudah dapat digelar.  Namun alasan tersebut lagi lagi mendapatkan penentangan dari kubu sekjen dan meskipun banyak tantangan, toh muktamar tetap berjalan.

Bahkan sebelumnya majlis syariah tidak akan mengakui dua muktamar, baik yang dilakukan oleh kubu sekjen, maupun yang dilaksanakan oleh kubu SDA, karena tidak mematuhi keputusan majlis syariah.  Kita tentu masih akan menungu babak berikutnya, karena muktamar yang dilaksanakan di Surabaya telah berjalan, dan  kubu SDA juga masih  mungkin mengadakan muktamar, atau bahkan mungkin majlis syariah akan mengambil  alih dan menyelenggarakan muktamar, sehingga masih banyak kemungkinan.

Namun melihat pelaksaaan muktamar di Surabaya tersebut, kiranya  para pemilik suara, yakni DPW yang berjumah 26 dari 33 dan juga banyak DPC yang hadir, drama  di tubuh PPP tidak akan mudah, termasuk kalau kemudian majlis syariah benar benar megambil alih sekalipun.  Partai Islam yang tertua ini rupanya harus mendapatkan cobaan yang bertubi tubi, bukan saja dari luar, melainkan juga dari pada kadernya sendiri.  Ada tuduha bahwa para kader kesusu dan tidak sabar untuk menyelengarakan muktamar sesuai dengan aturan main yang ada.  Dan yang terpentig dari tudua tersebut ialah  arah partai yang ingin dialihkan dari KMP ke KIH.

Sesungguhnya dalam politik semua  hal bisa saja terjadi, karena kepentingan lah yang akan berbicara dan menguasai partai.  Jadi kiranya omong kosong kalau ada ikatan partai politik yang permanen, sebab kalau kepentingan sudah berbeda dan ada pihak yang merasa tidak diperlakuikan dengan adil, sudah barang tentu mereka pasti akan memisahkan diri untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain.  Artinya kalau dalam sebuah koalisi,parpol tidak mendapatkan keuntungan, maka secara  otomatis akan berpindah pada koalisi yang memungkinkan mendapatkan keuntungan tersebut.

Indikasi untuk itu sudah terbukt pada saat pemilihan pimpnan MPR, dimana PPP sebagai anggota awal yangmasuk di dalamnya, tetapi malah tidam mendapatkan tempat di pimpinan DPR, maka PPP pada saat terakhir mengalihkan haluannya kepada KIH untuk mendapatkan tempat di pimpina MPR, namun tetap gagal, karena anyaknya anggota MPR yang mbalelo, terutama dari DPD, sehingga PPP memang benar benar tidak mendapatkan apa apa seperti KIH lainnya.

Nah, ibarat nasi sudah menjadi bubur, kiranya PPP tidak akan lagi kembali ke KMP karena sudah tidak  ada harapan lagi, meskipun masih diiming imingi dengan pimpinan komisi, tetapi itu sama sekali tidak jelas dan masih ada kemungkinan  juga dikadali lagi.  Untuk itu menurut banyak pengamat, PPP akan lebih aman bilamana  bergabung dengan KIH, karena sangat mungkin ada jatah menteri yang akan diberikan pada kader PPP.  Sementara itu untuk pimpinan komisi juga  amaasih ada kemungkinan mendapatkannya, karena didukung oleh koalisi KIH.

Hanya saja mungkin rakyat akan  neteni  bahwa PPP memang parti yang tidak onsisten dalam arahnya, tetapi itu sangat mudah untuk diobati, karena seperti yang kita tahu bahwa pemilu masih ima tahun lagi sehingga biasanya rakyat tidak ingat lagi, asalkan  sebelum pemilu, PPP banyak berkipraah dan memberikan perhatian serta memperjuangkan kepentigan rakyat, sudah barang tentu aan diberikan apresiasi oleh rakyat.

Bahkan kita juga tidak terlalu yakin dengan KMP yang telah merampas hak rakyat dalam pemilu, masih akann terus dikenang.  Memang kalau pemilu dilaksanakan saat ini atau setahun mendatang, sangat mungkin mereka tidak akan mendapatkan simpati rakyat,  karena “kemarahan” rakyat masih sangat membara, tetapi setelah lima tahun kemudian, mereka juga akan lupa.

Namun mengingat kisruh yang tidak tuntas kali ini kiranya  wajar kalau PPP diprediksi tidak akan solid dalam langkah ke depannya, terkecuali nanti majlis syariah menggelar muktamar dan kemudian yang jadi ketua umumnya adalah Romahurmuzi atau sekedar melegalisasi muktamar yang telah dilaksanakan, sebab kalau nanti ketua umumnya tidak Romahurmuzi, tentu  tetap menyisakan persoalan.  Bahkan sangat mungkin pihak Romi sebutan Romahurmuzi akan menyempal dan mengadakan PPP tandingan atai perjuangan dan lainnya.

Kalau hal tersebut benar benar terjadi, maka PPP mungkin tidak aka pernah distukan lagi seperti kisah PDI Suryadi yangkemudian pecah dan melahirkan PDI perjuangan.  Namun kita semua  tidak menginginkan hal tersebut, karena jagat politik di negeri kita hanya akan menyaksikan panggung politik tidak bermutu, meoainkan hanya politik selera rendah.  Benar memang poltik itu identik dengan kepentingan dan kekuasaan, tetapi setidaknya dilakukan dengan idealismeyang tinggi dan kesantunan yang kuat.

Saat ini dimana mbah Maemun Zubair  masi ada saja masih ada kader yang berani membatahnya, yakni tetap menyelenggarakan muktamar, meskipun sudah dikatakan tidak sah,. Bahkan mereka  mengatakan bahwa kewenangan menyelenggarakan muktamar itu ada pada DPP dan bukan di majlis syariah, sehingga majlis syariah sama sekali tidak berwenang memberika penilaian sah dan tidaknya muktamar.  Ini adalah sebuah penentangan halus yang sudah ditabuh oleh sebagian kader PPP, apalagi kalau nanti sudah ditinggal oleh mbah Maemun.

Kita memang tidak “ngalup” melainkan  dalam kenyataannya bahwa mbah Maemun sudah sepuh dan kegiatannya di partai juga tidak terlalu aktif, hanya sebagai sesepuh saja.  Sampai dengan beberapa waktu yang lalu seluruh kader masih kembali kepada beliau sebagai rujukan tunggal, tetapi rupanya saat ini fatwa beliau sudah ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing masing pihak.

Tentu kita tidak tahu ending dari epode PPP kali ini, karena  seperti yang selalu diyakini oleh bayak orang bahwa dalam politik itu semuanya bisa terjadi, termasuk kalau harus pecah dan masing masing tetap dalam pendirian sehingga  partai harus dibagi dua.  Namun sekali lagi semboyan sebagai rumah bagi umat Islam yang selalu didengungkan oleh PPP akan tetap “mandi” dan tetap mempersatukan seluruh kader dalam partai yang  ke depannya  diharapkan akan semakin membaik dan solid.

Sebaiknya kita memang harus menunggu setidaknya sampai akhir Oktober  ini.  Semua bisa terjadi dan peta politik di nusantara ini juga masih dapat berubah.  Sebagai orang yang berada di luar partai tetapi tahu  kepentingan partai di negeri ini, tentu kita berharap persoalan yang ada di partai, termasuk PPP akan  secepatnya terselsaikan, sehingga tidak akan menggangu kinerja mereka dalam m3enyukseskan maupun mengawasi pemerintahan  yang baru.  Kita  sangat berharap banyak dengan pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan  Jokowi JK yang akan mampu melakukan perbaikan dalam semua hal, tentu melalui proses yang cukup panjang.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.