UU MD3 TETAP JALAN

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa  permohonan uji materi terhadap UU MD3 ditolak, sehingga dengan demikian  undang undang tersebut tetap berlaku dan koalisi merah putih menjadi pemenangnya.  Artinya partai pemenang pemilu legislatif, yakni PDI Perjuangan sangat mungkin tidak akan mendapatkan posisi apa apa di parlemen.  Itulah realitas politik, karena politik memang identik dengan  mencari kekuasaan, dan koalisi merah putih kemudian memenangkannya.  Bahkan pengaruhnya mungkin sangat kuat, bilamana UU tentang pilkada tidak langsung yang sudah disahkan kemarin itu juga mulus dan permohonan uji materi ke MK juga ditolak.

Politik memang terkadang menjadi sesuatu yang tidak rasional dan menyakitkan, tetapi terkadang juga sangat membuat orang senang. Artinya bagi mereka yang dengan politik tersebut  dapat meraih kemenangan dan kekuasaan, maka poltik tersebut dapat membuat senang, tetapi kalau dengan politik tersebut orang menjadi kalah atau tidak meraih kekuasaan, maka politik akan membuatnya sedih dan bahkan sengsara.  Karena itu politik memang tidak identik dengan etika, walaupun diusahakan ada etika berpolitik, namun hal tersebut tidak akan mengikat kepada politisi.

Kenyataan bahwa UU MD3 saat ini sudah berlaku dan pada 1 Oktober nanti anggota dewan akan dilantik dan kemudian melakukan pemilihan pimpinan dan kelengkapan dewan.  Nah, saat itulah ada pihak yang merasa dirugikan, karena  dalam UU yang lalu secara otomatis pemenang pemilu legislatif akan  mendapatkan hak memimpin dewan, tetapi sekarang, jangankan menjadi pemimpin dewan, untuk mendapatkan jabatan perangkat dewan saja sangat mungkin tidak, karena  sistem paket yang memang sengaja dipilih, akan memungkinkan seluruh pimpinan dan perangkat diambil semua leh koalisi pemenang.

Dalam pandangan politik melalui UU MD 3 hal tersebut sah dan tidak dapat digugat oleh siapapun, meskipun  sangat tidak etis.  Nah, persoalannya ialah  etika tersebut tidak terukur dengan jelas, sehingga masing masing pihak dapat mengkalim bahwa  apa yang diputuskan tersebut sudah memenuhi unsur etika.  Demikian juga materi lainnya yang memungkinkan  perempuan tidak akan terakomoddasi dalam  keanggotaan dewan.  Hal tersebut disebabkan bahwa  permohonan uji materi tentang hal tersebut juga tertolak bersamaan dengan permohonan lainnya.

Demikian juga dengan  usaha untuk  melindungi anggota dewan dari kemungkinan diperiksa oleh penegak hukum, baik jaksa, polisi maupun KPK tetap ada sebagaimana di dalam UU MD3.  Artinya kalau penegak hukum akan memeriksa  angota dewan yang diduga melakukan pelangaran pidana, maka lembaga penegak hukum tersebut harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan dewan dan dalam waktu 30 hari pmpinan dewan harus memberkan ijin kepada lembaga penegak hukum tersebut.

Dengan kondisi tersebut  dapat saja  seseorang yang akan diperiksa atas dasar dugaan melakukan tindakan pidana, dapat menghilangkan  barang bukti atau melakukan hal hal lain yang akan mempengaruhi atau akan menyulitkan penegak hukum membuktikan pelanggaran hukum tersebut.  Namun karena hal tersebut sudah diutuskan dan berlaku, maka  adalah merupakan tantangan tersendiri bagi para penegak hukum untuk lebih liha dalam menjerat mereka yang memang  ditengarai melakukan perbuatan melawan hukum.

Artinya jangan sampai para terduga tersebut dapat menghilangkan barang bukti atau melakukan hal hal yang dapat mempersulit pemeriksaan dan pembuktian.  Sehingga dengan demikian para aparat penegak hukum dituntut untuk dapat lebih cermat dalam menemukan dan menyimpan barang bukti yang didugakan kepada seseorang, terutama para anggota dewan.  Tentu harus ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum di negeri kita, seperti misalnya  kelengkapan alat sadap untuk diterapkan pada seseorang yang dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang diberkan kepada jaksa, polisi maupun KPK.

Nah, alat kelengkapan sadap tersebut harus memberikan ruang yang lebih luas  dan bertanggung jawab kepada  aparat penegak hukum, dan tidak usah ada ijin pengadilan segala, karena  kalau ijin tersebut diberlakukan, tentu tidak ada artinya penyadapan tersebut, karena  mereka yang dituju tentu aka tahu terlebih dahulu, sehingga penyadapan tidak akan berhasil.  Namun demikian memang harus ada aturan yang jelas sehingga tidak akan menggangu privasi seseorang yang emang terhormat dan bersih.

Namun demikian kta memang harus menyesuaikan diri dengan aturan di dalam UU MD3 tersebut, karena mau tidak mau undang undang tersebut sudah berlaku dan siapapun harus megikuti  aturan tersebut.  Ntuk itu bagi mereka yang merasa kecewa, harus segera mawas diri untuk kemudian berusaha untuk legowo dan menyesuaikan diri.  Semua harus dapat menerima kenyataan bahwa  reaqlitas politik memang demikian, dan PDIP yang memenangkan pileg harus bersiap diri untuk tidak menguasai parlemen, melainkan hanya sebagai anggota saja.

Menurut saya menjadi pimpinan dewan dan kelengkapannya memang penting tetapi tidak segala galanya, karena itu dengan hanya menjadi angota saja juga dapat berperan dalam menjalaankan tuas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.  Justru kalau kemudian mereka dapat mebuktikan kepada rakyat bahwa mereka memang  mewakili rakyat dan berusaha dengan gigih memperjuangka kepentingan rakyat, termasuk  yang gagal diperjuangkan, sudah barang pasti rakyat akan memberikan penilaiannya tersendiri.

Jadi peran apapun yang dipegang, tetap saja  mereka akan dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada rakyat, bangsa dan negara.  Sebaliknya, meskipun menjadi penguasa parlemen, tetapi kalau tindakannya tidak mendukung kepentingan rakyat, mereka  juga akan diberikan penilaian yang  sesuai dengan perbuatan mereka leh rakyat.  Menurut saya  saat ini bukan lagi waktu yang tepat untuk  merenungi UU MD3, karena hal tersebut sudah lewat, tetapi berusaha melakukan hal hal positif yang memungkinkanrakyat dapat meraih kesejahteraan.

Masih terlalu banyak yang harus dipikrkan dan dikerjakan oleh kita semua, termasuk para anggota dewan yang ada di Senayan.  Kita memang harus melakukan perbaikan di semua sektor, dan menjadi pimpinan dewan bukan sesuatu yang mutlak, karena meskipu menjadi anggota, mereka juga tetap dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi masyarakat dan negara.

Barangkali saat ini yang  lebih penting ialah disamping memperjuangkan kepentingan rakyat secara umum tersebut, juga berusaha untuk  mengembalikan pilkada langsung sebagiaman  disuarakan oleh banyak rakyat.  Sebab berbicara mengenai demokrasi, kita tentu akan sepakat bahwa  kekuasaan itu berada di tangan rakyat, dan meskipun  pemilihan peimpin lewat perwakilan juga dapat disebut demokratis, namun tetaplah masoh kurang.  Untuk itu kekurangan tersebut harus diusahakan untuk dipenuhi, yakni dengan  kekuasaan berada ditangan rakyat secara langsung.

Hanya saja usaha tersebut memang  harus dilaukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh memaksakan kehendak.  Nah, ada jalan melakukan uji materi terhadap UU pilkada tersebut ke MK atau usaha lain yang memungkinkan.  Namn demikian kalau misalnya nant MK juga menolak permohonan uji materi tersebut, maka sebagai bangsa yang baik, tentu kita semua harus menghormatinya dan melaksanakannya dengan  konsisten.

Hal hal lain yang menjadi kekhawatiran banyak pihak akan munculnya banyak praktek korupsi, baik di kalangan dewan maupun pejabat pemerintah,  tentu harus diupayakan pencegahannya.  Kita semua memang harus melakukan upaya maksial untuk menghilangkan praktek korupsi, suap dan sejenisnya tersebut, meskipun sampai saat ini belum tuntas.  Semoga kita memang benar benar  dapat menjadi  warga negara yang taat dan tidak melakukan hal hal tercela serta bertenangan dengan hukum yang berlaku.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.