DRAMA SIDANG DPR DALAM PENGESAHAN UU PILKADA

Sempat terjadi drama yang menegangkan, pada akhirnya seperti yang banyak diprediksi, mereka yang menginginkan pilkada  melalui DPRD memenangkan voting dalam siding paripurna DPR.  Tentu ada  diantara mereka yang uforia kemenangan da nada pula yang kecewa berat.  Apalagi kalau kemudian dalam persyaratan sebagaimana diinformasikan bahwa  untuk mengajukan calon harus diajukan oleh minimal 5 fraksi, tentu semua pemerintah daerah nantinya akan dikuasai dan dibagi bagi oleh koalisi merah putih, karena  aturan tersebut memang nampak jelas dibuat untuk kepentingan mereka.

Dengan kemenangan tersebut mereka sangat lega karena  merasa menang dan akan menguasi kepala daerah di seluruh Indonesia, setidaknya dalam lima tahun mendatang.  Meskipun masih ada upaya melakukan  upaya hokum, yakni mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, tetapi rupanya  jalan tersebut masih panjang dan berliku.  Artinya meskipun Jokowi JK memenangkan pilpre, tetapi kemudian mereka akan banyak terkendala oleh permainan politisi di Senayan, karena  dengan kemenangan tersebut mereka ditengarai akan semakin solid, ketika bagi bagi kuenya  memuaskan.

Hanya saja kalau kemudian ada pihak anggota koaluisi yang  merasa diperlakukan tidak adil, barulah kolaisi tersebut akan goyah.  Tetapi melihat  sikap mereka yang  senasib karena dikalahkan oleh rakyat dalam pilpres kemarin itu, rupanya mereka akan sedikit dapat mengalah untuk kepentingan bersama.  Mereka mungkin menganggap bahwa  tidak berkuasa tidak masalah, yang terpenting dapat balas dendam atas kekelahan dalam pilpres.  Itulah yang  dimunculkan banyak pengamat dan  sebagian bear masyarakat saat ini.

Namun kalau digagas lebih lanjut sesungguhnya  itulah realitas politik, karena politik muaranya ialah bagaimana mereka dapat berkuasa.  Kalau jalan pilpres tidak dapat memenangkan calonnya, maka jalan lain  yang memungkina dapat dilewati.  Nah, kebetulan mereka yang tergabung dalam koalisi merah putih lebih menguasai parlemen, baik di pusat maupun di daerah.  Karena itu maka sah dan tidak melanggar konstirtusi, bilamana mereka kemudian berusaha untuk mengubah aturan main yang sekiranya membuat mereka akan kalah lagi dalam pilkada dan lainnya.

Persoalan argumentasi sesungguhnya dapat dibangun dengan mencari segala  hal agar tampak rasional dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.  Karena itu dengan telah disahkannya UU pilkada tersebut, semua pihak harus menghormati, karena hal tersebut sudah dilakukan melalui mekanisme di dewan perwakilan rakyat yang memang mempunyai fungsi legislasi.  Terlepas apakah hal tersebut  dibaca sebagi sebuah pemaksaan di akhir masa jabatan atau bukan, karena yang terpenting adalah  hal tersebut saha menurut aturan main yang berlaku.

Demikian juga  hal tersebut lepas dari pertanyaan atas motivasi penetapan tersebut, karena baru muncul setelah pilpres, dan terlepas pula dari  para DPR tersebut mewakili masyaarakat atau tidak.  Artinya  meskipun banyak masyarakat yang diwakili mereka menolak rencana perubahan pilkada dari langsung ke perwakilan, bahkan seluruh kepala daerah dan kepada desa menolak, juga tidak dapat mengubah keputusan DPR tersebut.

Dengan begitu keputusan mengenai pilkada  yang lewat DPRD akan tetap berjalan, meskipun ditentang oleh  mayoritas  rakyat dan berbagai macam  elemen masayarat.  Tentu kecuali nanti dalam  keputusan MK berkata lain, dan membatalkan keputusan tersebut.  Namun apakah upaya hokum melalui MK akan  mudah dan  dapat meyakinkan  kepada para hakim MK bahwa keputusan tersebut memang bertentangan dengan konstitusi?. Tentu masih cukup sulit menebaknya.

Tatanan politik di negeri kita memang masih belum  mapan, sehingga  semua pihak akan selalu memanfaatkan celah yang bisa dilakukan untuk keuntungan mereka, dan hal tersebut sah dan dibenarkan oleh undang undang.   Negara kita memang belum  mampu untuk menerapkan  kebiasaan yang didasarkan oleh nalar yang bebas dari kepentingan, bahkan analisa jernih pun akan mampui dikesampingkan  dengan argumentasi yang dibuat untuk memuluskan tujuan tertentu.

Koalisi merah putih sesungguhnya sah untuk mengatakan bahwa  keputusan tersebut memang sengaja dibuat untuk keuntungan mereka dan  sebagai akibat dari kekalahan mereka di dalam pilpres.  Artinya dalam pilpres mereka boleh kalah, tetapi dalam pilkada mereka harus menang.  Hal tersebut disebabkan karena  persoalan  itu merupakan ranah politik yang harus diperjuangkan melalui mekanisme yang diberikan melalui DPR.  Persoalan  aspirasi mayoritas masyarakat boleh diabaikan karena hal tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa  untuk hal yang diusahakan tersebut juga  merupakan aspirasi masyarakat.

Demikian juga  dengan partai Demokrat yang saat ini banyak menuai kritikan  karena dianggap hanya mempermainkan politik penyelematan diri saja, yakni seolah mendukung pilkada langsung, tetapi digantung dengan syarat tertentu, dan karena tidak diakomodasi, kemudian mereka keluar dari forum, sehingga  hal tersebut  mengecewakan pihak yang menginginkan pilkada langsung. Sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Apa sebabnya, yak arena itu wilayah pollitik yang  sangat mungkin  terjadi hal hal yang tidak masuk akal.

Memang kemudian ada perintah dari ketua umum untuk menyelidiki siapa dalang WO dari siding  penting tersebut, tetapi itupun tidak akan mampu mengubah keputusan yang sudah diambil.  Mungkin memang ada pihak yang  tidak mengikuti instruksi ketua umum, karena sejak awal memang di partai tersebut  Nampak  mengikuti irama  KMP, tetapi kemudian karena   ketua umumnya  melihat bahwa pilkada langsung dengan perbaikan menjadi yang terbaik, maka  partai tersebut mengusungnya.  Hanya saja dalam perjalanannya memang sudah Nampak bahwa  PD akan  tidak mendukung sepenuhnya pilkada langsung.

Untuk itu dicarilah  posisi aman, yakni tidak ikut voting, sehingga seolah mereka aman dan  menganggap sebagai penyeimbang.  Tetapi sikap demokrat tersebut tentu mendapatkan kritikan dari banyak pihak, yang menganggapnya hanya sebuah sandiwara belaka dan tidak tulus dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang menginginkan pilkada langsung.  Bahkan banyak pula yang kemudian mengolok olok PD dengan mempermainkan  kepercayaan rakyat dan lainnya.

Sesungguhnya dalam persoalan politik sikap apapun termasuk sikap WO dari sidang  dan lainnya itu merupakan  hal yang sah dan boleh diambil oleh siapapun, dan karena itu sikap democrat tersebut juga sah, meskipun ada pihak lain yang merasa dikibuli.  Toh juga  harus dianggap sama sahnya ketika  kader partai Demokrat, Gede  Pasek Suardika mengatakan saat mengomentari pernyataan pedas politisi PDI Perjuangan, yakni dengan mengatakan bahwa  seharusnya PDIP juga evaluasi diri bahwa pernah dan kerap kali PD sakit saat PDIP melakukan WO dalam rapat rapat yang akan menentukan  sesuatu yang penting.  Artinya  semua sikap yang diambil oleh politisai dan juga fraksi di DPR, selama tidak melanggar aturan dasar peraturan perundangan, tentu tidak harus dipermasalahkan.

Kalau kita sudah dapat memandang persoalan politik tersebut sebagaimana  saya sebutkan di atas, kita  baru bisa menilai secar obyektif semua  tindakan yang dilakukan oleh para politisi maupun partai politik.  Karena itu siapapun yang  memperjuangkan sesuatu, haruslah mampu membaca  secara lebih jernih dan lebih panjang mengenai akibat dan rentettan persoalan yang mungkin akan terjadi.  Ini tentu sebagai pengalaman berharga bagi siapapun dalam dunia apapun.  Semoga  kita masih tetap mampu bertindak rasional dan bermartabat.

Sebagai orang yang tidak berkecimpung di dunia politik praktis, kita memang hanya dapat menyaksikan  panggung perdebatan tersebut dari kejauhan. Kita ingin bahwa  semua persoalan yang terkait dengan korupsi dan  penyimpangan lainnya akan dapat dihilangkan dari Negara kita.  Kita juga ingin bahwa seluruh pemimpin di negeri ini dalam semua level, mampu mengerti denyut nadi umatnya, dan sekaligus berusaja untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka.  Itu saja keinginan kita  dalam jangkan pendek ini, dan bukan yang lainnya.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.