8 TAHUN UNTUK ANAS

Pengadilan tipikor telah memberikan vonis kepada terdakwa Anas urbaningrum dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan  denda sebanyak 300 juta serta harus mengembalikan  kepada Negara uang sebanyak 57,5 milyar serta 5,2 juta US dollar.  Secara keseluruhan Anas harus menyerahkan uang kepada Negara sebanyak 120 milyar, dan apabila sebulan setelah  ada keputusan  yang mempunyai kekuatan hokum tetap, Anas tidak membayarnya maka harta yang ada akan disita oleh KPK untuk menambal pengembalian tersebut.

Tentu vonis tersebut menuai pro kontra, karena masing masing melihat dengan sudut pandang yang berbeda.  Sebagain pihak memandang bahwa hukuma tersebut terlalu ringan untuk seorang Anas yang dituntut hingga 15 tahun penjara dan denda lebih dari 90 milyar serta 5 juta US dollah lebih.  Bahkan juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa  biasanya kalau hukuman  kurang dari 2/3 tuntutan, KPK  pastinya akan melakukan upaya banding.  Itu artinya menurut KPK hukuman Anas terlalu ringan.  Demikian juga tentunya mereka yang  sangat intens  dalam mencermati kasus tersebut dan  berkeinginan agar semua orang yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum maksimal.

Namun sebagian lain, tentunya yang  pro dengan Anas dan Anas sendiri memandang bahwa hukuman tersebut  dirasa sangat berat, karena  dianggap tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terjadi pada proses persidangan.  Karena Itu anas memandang bahwa vnonis yang dijatuhkan kepada dirinya dianggap tidak adil.  Tentu juga para loyalis Anas  ber[endapat senada, karena mereka sangat yakin bahwa Anas tidak bersalah dan  semua itu hanyalah rekayas dan menargetkan bahwa Anas harus dihukum.

Bahkan  keyakinan Anas tersebut kenmudian disampaikan pada saat  sebelum ditutupnya siding, yakni  Anas menentang kepada jaksa penuntut umum, hakim dan dirinya untuk bersumpah mubahalah, yakni sumpah yang dimaksudkan untuk menrima kutukan bagi siapapun yang berbohong.  Alasannya ialah bahwa  kalau jaksa berkeyakinan benar, hakim juga demikian dan Anas sendiri juga merasa benar, maka sumpah mubahalah akan dapat menjadi jalan keluar untuk mengetahui mana yang salah sehingga akan menerima kutukan.

Namun karena sumpah seperti itu tidak terkait dengan persoalan hokum di Indonesia, maka  hakim ketua langsung mengakhiri sidang tanpa memberikan respon atas permohonan Anas tersebut.  Dalam kesempatan tersebut Anas juga meminta waktu kepada majlis hakim untuk melakukan konsultasi dengan keluarga dan pensehat hukumnya serta melakukan istikharah sekitar satu minggu.  Artinya Anas masih akan melakukan upaya hokum berupa banding atau tidak setelah melakukan konsultasi dengan penasehat hokum dan keluarganya.

Sementara itu jaksa penuntut umum langsung mengatakan pikir pikir.  Namun demikian sebagaimana disampaikan oleh juru bicara KPK kemungkiannbesar KPK akan banding atas putusan vonis Anas tersebut.  Tentu kita akan menyaksikan drama kasus ini lebih panjang, bahkan mungkin akan lebih seru.  Karena biasanya perkara korupsi yang dilakukan upaya banding dan lalu kasasi, keputusannya justru akan lebih berat.  Namun kita juga tidak tahu bagaimana akhir dari kasus ini.

Ada salah satu tuntutan jaksa yang tidak dipenuhi oleh hakim, disamping persoalan yang terkait dengan Hambalang yang dianggap tidak terbukti, ialah soal pencabutan hak p[olitik Anas.  Hakim berpendapat bahwa seseroang yang akan menduduki  posisi di public itu merupakan ranas public dan seharusnya di alam demokrasi ini dikembalikan kepada public.  Kalau p[ublik memandang seseorang itu pantas untuk dipilih menjadi pemimpin public, biarkanlah mereka yang akan mentukannya.  Demikian juga sebaliknya kalau mereka tidak menginginkannya maka mereka juga tidak akan memilihnya.

Terlepas dari pro kontra terhadap vonis Anas tersebut tentu yang harus kita garis bawahi ialah bahwa  keputusan tersebut sudah dibacakan dalam siding yang digelar secara terbuka.  Proses yang dilakukan dalam  perkara tersebut juga sudah digelar cukup terbuka dan transparan, bahkan semua pihak diberikan  hak untuk memberikan argumentasi masing masing untuk memperkuat pandangan mereka, baik secara sendirinya maupun dengan menghadirkan para saksi yang dianggap mengetahui persoalan yang dibahas.

Kalau pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa Anas  melakukan korupsi  dan berkelanjutan dan melakukan pencucian uang, tentu sudah didasarkan atas fakta yang diyakini.  Demikian juga ketika hakim menyimpulkan bahwa dakwaan primer yang terkait dengan persoalan Hambalang tidak terbukti, dan kemudian diabaikan oleh hakim, kita juga harus menghormatinya, karena itu semua tentu sudah dipikirkan dan disimpulkan dari fakta fakta yang ada dan dalam proses persidangan.  Artinya semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra tetap harus menghormati putusan tersebut.

Persoalan kemudian ada upaya hokum lain, seperti banding dan mungkin nanti kasasi, itu urusan berikutnya.  Negara kita adal;ah Negara hokum yang tentunya semua pihak harus menghormati hokum yang berlaku di negeri ini.  Semenetra  untuk menghadikrna hokum di luar yang berlaku, dapat dilakukan sepanjang semua pihak menyetujuinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hokum yang berlaku.  Untuk itu pangajuan sumpah mubahalah yang diajukan oleh pihak Anas tidak harus dipenuhi oleh hakim atau siapapun juga.

Tetapi kalau misalnya hakim setuju dan juga jaksa setuju,  dan ternyata hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan hokum yang berlaku di negera kita ini, maka hal tersebut boleh dilakukan.  Tetapi faktanya hakim sama sekali tidak menanggapi persoalan tersebut.  Jadi  ajuan untuk bermubahalah harus dilupakan.  Karena kalau hal tersebut terus dimunculkan untuk menyudutkan pihak pihak tertentu,  akan menjadikan  kondisi tidak nyaman.

Sebaiknya masing masing pihak merenung dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan upaya hokum yang akan dilakukan kemudian.  Sementara itu terkait dengan janji Anas yang sanggup untuk digantung di Monas beberapa waktu yang lalu kalau terbukti korupsi Hambalang, sesungguhnya sudah dijawab langsung oleh Anas saat ditanya oleh salah seorang wartwan kemarin, yakni bahwa secara gambling bahwa hakim memeberikan justifikasi bahwa Anas tidak bukti tersangkut masalah Hambalang, sehingga dengan sindirinya hal tersebut sebaiknya juga  kita lupakan saja untuk menjaga kondusifitas semuanya.

Memang siapapun yang berani melakukan  hal hal yang menyimpang, sudah seharusnya berani pula untuk menanggung akibatnya, tidak terkecuali mereka yang sedang mempunyai kekuatan dan kekuasaan.  Kasus ini dan juga kasus kasus lainnya seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita bahwa tidak ada satu pihak pun di negeri ini yang dapat mengelak dari tuntutan hokum, jika melakukan penyimpangan atas ketentuan yang berlaku.  Bahkan kita harus yakin pulan bahwa kalaupun  ada yang lepas dari jeratan hokum di dunia ini, maka sesungguhnya Tuhan pasti akan menjeratnya di akhirat nanti.

Terlepas apakah seseorang yang divonis  bersalah tersebut dalam substansinya memang benar benar salah atau  keputusan tersebut keliru, yakni pihak yang divonis bersalah tersebut sesungguhnya berada dalam kebenaran, semua itu harus diterima dengan lapang setelah  vonis tersebut diambil berdasarkan proses peradilan yang fair dan telah memberikan kepada masing masing pihak untuk memberikan pembelaan dan bjti bukti yang meyakinkan.  Karena yang tahu kebenaran yang sesungguhnya ialah hanya Allah swt .

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.