TENTANG DEMO FPI

Barangkali di Indonesia tidak ada yang asing dengan FPI, sebuah organisasi Islam yang  dikenal karena galak terutama dalam menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam dalam pengertian mereka.  Saya katakana Islam dalam pengertian mereka, karena ternyata  paham Islam yang dikenal oleh mereka ialah  Islam yang secara harfiah dan tidak dipahami secara kontekstual.  Kita juga mengetahui bahwa FPI sering berbenturan dengan aturan lainnya yang berlaku di negeri Indonesia ini, padahal sesungguhnya Islam yang  dikenal pada zaman nabi Muhammad saw dan para sahabatnya ialah Islam yang santun dan penuh dengan toleransi, serta tidak memaksakan  pendapat atau kehendak.

Komitmen FPI terhadap Islam memang tidak diragukan, bahkan mungkin sangat kuat, hingga mampu menggerakkan pengikutnya untuk melakukan apapun yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka.  Namun  amat disayangkan  bahwa pemahaman mereka terhadap Islam menjadi sangat harfiah dan hal tersebut mengakibatkan banyak berneturan dengan aturan lainnya yang juga berlaku.  Kalau Islam itu  damai dan tidak menyukai kekerasan, maka seharusnya seluruh ajarannya dapat diimplementasikan dengan damai pula, tanpa harus berbenturan dengan ketentuan lainnya.

Mengenai FPI ini meskipun tidak identic, tetapi kita dapat mengenali wataknya seperti sebuah kelompok islam pada zaman dahulu, yakni kelompok Khawarij, dimana mereka itu sangat  kuat dalam membela Islam dan berkomitman untuk menjaga Islam dengan  sekuat kuatnya, terutama dari berbagai hal yang dianggap bertentangan dengan Islam.  Cuma persoalannya ialah mereka memahami Islam secara harfiah, sehingga juga banyak berbenturan, bahkan dengan pemahaman umat muslim lainnya.

Pemahaman yang  radikal tersebut kemudian  menyimpulkan bahwa kedua tokoh muslim yang melakukan tahkim setelah berperang, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah keluar dari Islam, dank arena itu darah mereka berdua menjadi halal.  Tugas suci mereka ialah bagaimana  membunuh keduanya, karena mereka telah keluar dari islam.  Padahal menurut kebanyakan umat Islam, bahwa keduanya adalah sahabat Nabi yang sangat dekat, dan persoalan tahkim tersebut hanyalah persoalan politik yang tidak sampai kepada persoalan murtad atau kafir.

Nah, dengan keyakinan mereka tersebut, mereka kemudian merencanakan untuk membunuh keduanya pada waktu yang bersamaan.  Niat itu pun kemudian diwujudkan, dan  Ali  kemudian menjadi korbannya, sedangkan Muawiyah yang kebetulan sedang sakit, selamat dari pembunuhan tersebut.  Nah, meskipun  berbeda, tetapi melihat keyakinan yang dipunyai masing masing, kita dapat memasuikkan keduanya dalam  golongan yang serupa.

Kaitannya dengan FPI yang  sejak beberapa waktu lalu menyuarakan ketidak setujuannya wagub DKI, Basuki cahaya Purnama diangkat menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden ke 7 RI, telah melakukan beberapa aksi, antara lain memasang spanduk besar menolak Ahok menjadi gubernur di beberapa sudut Jakarta.  Dan puncaknya rabu ini mereka akan melakukan demo besar besaran di kantor DPRD Jakarta untuk menolak pengambilan sumpah Ahok menjadi gubernur.  Alasannya satu, karena Ahok bukan muslim.  Bahkan secara gambling mereka menyuarakan bahwa gubernur DKI boleh siapa saja asalkan muslim.

Tentu kalau hanya berdemo untuk menyampaikan aspirasi tidaklah dilarang, bahkan dijamin oleh undang undang.  Akan tetapi kalau kemudian juga muncul ekses, seperti melakukan tindakan kekeraan dan anarkhis, tentu pihak aparat harus melakukan tindakan hokum. Buhkan  kalau misalnya demo  tersebut juga disuarakan bahwa mereka menolak Ahok disebabkan oleh  status ketidak islamannya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menindak mereka, karena bertentangan dengan undang undang.  Artinya mereka  mengakat persoalan sara dalam  menolak seseorang untuk menduduki jabatan sebagai gubernur.

Barangkali kedepannya pihak kepolisian juga harus jeli dalam memberikan ijin untuk berdemo, agar negeri ini tidak terus menerus digoyang oleh persoalan yang  sama sekali tidak penting.  Kalau sebuah demo hanya akan menyuarakan sesuatu yang jelas jelas bertentangan dengan undang undang, seharusnya tidak diberikan ijin, meskipun untuk mengemukakan pendapat itu menjadi hal setiap warga Negara.  Tetapi kita  mestinya  jeli, manakah  pendapat yang bertentangan dengan pertauran perundanagn dan manakah yang tidak.

Sebagai pembanding, kalau misalnya ada  pihak yang mengajukan ijin untuk berdemonstrasi untuk menyuarakan dihidupkannya  ajaran komunis di negeri ini, apakah pihak aparat akan mengijinkannya?  Tentu tidak akan.  Nah, demikian pula seluruh  demo yang  isinya sangat jelas bertentangan dengan  peraturan perundangan di negeri kita, tentunya juga sepatutnya tidak diberikan ijin.  Artinya kalau mereka tidak diberikan ijin dan tetap saja nekat melakukan demo, maka harus ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan berlaku.

Tindakan FPI yang selama ini sudah dipraktekkan juga banyak yang berbenturan dengan aturan lainnya, semacam sweeping dan merusak tempat tempat hiburan yang dianggap maksiat.  Memang kita setuju bilamana  di negeri ini tidak ada  kemaksiatan, namun cara yang dilakukan oleh FPI tentu tidak dapat dibenarkan, karena  negeri kita ini mempunyai aturan main yang harus dihormati dan dijalankan.  Tindakan main hakim sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh FPI tentu secara substansial tidak sejalan dengan ajaran Islam yang justru dijadikan dasar  atas perbuatan tersebut.

Inilah yang  saya sebut sebagai pemahaman Islam secara harfiyah saja.  Dalam kaitannya dengan demo menolak Ahok disebabkan hanya statusnya yang non muslin sesungguhnya juga tidak dapat disandarkan kepada ajaran Islam itu sendiri. Umat islam memang seyogyanya dipimpijn oleh orang Islam dengan syarat muslim tersebut mampu melakukan kepemimpinann dengan baik, adil, berintegritas tinggi dan mau serta mampu bekerja dan menjalankan  tugas dan fungsinya.  Nah, Syarat harus mulim tersebut boleh diberikan dengan ketentuan bahwa kepemimpinan tersebut berada di negeri muslim.

Namun manakala  hal tersebut tidak terjadi di Negara Islam, maka seharusnya yang dihormati dan berlakukan ialah syarat yang berlaku di negera tersebut.  Nah, kalau  hal tersebut terjadi I Indonesia dan  sudah ada aturan main serta undang undang yang khusus mengatur hal tersebut, tentu kita tidak boleh keluar dari perundangan tersebut, meskipun secara internal umat boleh saja memberikan persyaratan tersebut.  Misalnya kalau  golongan muslim melalui mekanisme yang ada kemudian melakukan kesepakatan internal untuk mengusung calon yang muslim itu tidak menjadi masalah, tetapi kalau kemudian mempersoalkan sesuatu yang berada dalam rabah umum, tentu tidak  diperkenankan.

Sebagai seorang muslim tentu kita akan  lebih suka manakala dipim[in oleh orang muslim yang memenuhi syarat, yakni tegas, berintegritas, adil dan peduli terhadap kepentingan rakyat.  Persoalannya ialah kalau kita disuruh memilih antara pemimpin yang muslim tetapi tidak kapabel dan bahkan korup, dengan pemimpin yang non muslim tetapi memenuhi syarat dan mampu memberikan harapan kesejahteraan bagi masyarakat, tentu kita akan lebih memilih p[emimpin yang  mememnuhi syarat dan mampu tersebut.

Dengan begitu sesungguhnya kita sangat prihatin dengan pemikiran dan tindakan FPI tersebut yang selalu saja mengatas namakan Islam, padahal tidak jarang justru Islam  dirugikan dengan tindakan tersebut.  Untuk itu  sudah waktunya kita melakukan  evaluasi terhadap keseluruhan cara kita hidup berbangsa dan bernegara di Negara Pancasila ini, agar  kita tidak selalu disibukkan oleh hal hal yang tidak perlu.  Kita harus segera bangkit untuk membangun dan mensejahterakan umat secara keseluruhan.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.