KEBIJAKAN SEPUTAR HAJI

Sebagaimana kita tahu bahwa  persoalan haji di negera kita memang terus muncul, baik itu persoalan pemondokan di tanah suci, persoalan catering, persoalan transportasi dan lainnya.  Tragisnya meskipun  setiap tahunnya sudah dilakukan evaluasi dan pengawasan yang melibatkan banyak pihak, persoalan tersebut seolah tidak berkurang, tetapi malah bertambah.  Belum lagi persoalan yang timbul di dalam negeri sendiri, mulai dari pelayanan yang kurang simpatik dan lainnya.  Menjadilan persoalan haji tidak tuntas dan terus menyisakan PR yang berlarut.

Salah satu sebabnya ialah karena para pengawas yang diterjunkan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan haji, juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.  Terkadang mereka pun hanya membuat laporan datar, karena mereka memang tidak mengawasi, baik ketika di Madinah, Makkah, maupun di Armina.  Kebanyakan mereka seperti  jamaah haji lainnya, padahal mereka itu bertugas dan smeua biaya  ditanggung Negara.

Lain dari pada itu system yang diterapkan dalam penyelenggaraan haji juga tidak meungkinkan untuk dapat dilakukan negosiasi dengan pihak pihak terkait sehingga akan menjadikan penyelenggaraan haji menjadi lebih baik, lebih murah dan lebih bersih.  Misalnya saja tentang bearnya  biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang diputuskan oleh dewan dan waktunya sudah mepet, padahal untuk  mendapatkan tempat penginapan bagi para jamaah, harus dilakukan negosiasi  lebih awal, sehingga akan bisa lebih leluasa mendapatkan tempat yang lebih bagus.

Kita harus ingat bahwa Negara lain  di seluruh dunia juga melakukan hal yang saam, sehingga kalau kemudian kita hanya kebagian tempat yang sangat jauh dari masjid dan tidak layak,  itu tentu menjadi resiko.  Kalau misalnya  penyelenggara haji melakukan negosiasi lebih dulu, tentu hal tersebut menyalahi aturan dan pasti akan terkena masalah.  Itulah salah satu hal yang harus ditangai agar penyelenggaraan  dan kebijakan haji  akan semakin baik dan  menguntungkan jamaah.

Demikian juga petugas haji, khususnya petugas yang menyertai jamaah, terkadang juga tidak bekerja maksimal, bahkan  masih ada yang belum pernah haji, padahal secara formal sayaratnya harus sudah haji.  Hal tersebut mungkin  masih kuatnya tardisi bagi bagi dipihak penyelenggara daerah.  Akibatnya merka sama sekali tidak dapat berfungsi sebagai pemimpin jamaah.  Kendala Bahasa juga menjadi persoalan tersendiri, karena ternyata banyak petugas yang tidak mampu berkomunikasi dengan pihak pihak terkait di Arab, seperti maktab.

Kondisi tersebut sangat merugikan jamaah, utamanya saat ada persoalan yang harus dikoordinasikan dengan maktab dan pihak lain, seperti rumah sakit dan lainnya.  Mengingat persoalan tersebut dalam persoalan ini tentunya harus ada pembenahan yang menyeluruh, termasuk seleksi  petugas memang harus benar benar  dilakukan secara professional, sehingga jamah akan mendapatkan layanan yang semstinya.

Dalam hubungannya dengan persoalan haji tersebut juga memunculkan problem pada  perguruan tinggi keagamaan negari yang  biasanya banyak dosennya yang  selalu berangkat haji setiap tahun.  Meskipun sudah ada larangan, tetapi mereka tetap bisa berangkat dan  seolah tidak merasa bersalah, hanya sudah menulis surat ijin kepada atasan.  Tentu hal tersebut memang terkait juga dengan  regulasi sendiri yang masih memungkinkan seorang PNS menangani KBIH. 

Baru baru ini ada sedikit kecerahan sehubungan dengan persoalan tersebut, yakni Irjen sudah menyampaikan bahwa  bagi mereka yang sudah haji tidak lagi diperbolehkan berangkat haji, terkecuali memang ditugaskan secara resmi oleh Negara.  Memang masing masing orang mempunyai alasan tersendiri, tetapi kalau orang terikat oleh sebuah aturan tertentu, sudah pasti harus mengindahkan aturan tersebut, seperti seorang PNS ya harus mengikuti aturan yang diberlakukan kepada mereka, tanpa terkecuali.

Alasan  berhaji yang memang diperintahkan bagi yang belum dan disunnahkan bagi yang sudah pernah, seharusnya tidak dimaknai secara harfiah dan sama sekali tidak terhubung dengan aturan lainnya.  Haji memang merupakan perintah, tetapi kalau banyak yang antri dan harus menunggu bertahun tahun,  tentu akan  dapat diterima kalau kemudian bagi yang sudah pwernah haji dilarang sementara untuk berhaji lagi.

Demikian juga bagi PNS yang harus memenuhi tuntutan masuk kantor, tentu akan  dapat diterima kalau mereka hanya diijinkan untuk menunaikan ibadah haji satu kali saja, karena kalau cuti setiap tahun tentu tidak akan memenuhi rasa keadilan, meskipun tujuannya untuk beribadah.  Inilah yang harus mendapatkan pengertyian dari semua pihak, sehingga ketika ada aturan yang membatasi haji tersebut tidak serta merta bereaksi  dan menentang dengan  mengetengahkan dalil agama.

Persoalan haji memang kompleks dan  tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah.  Untuk itu dibutuhkan  ketegasan  dan  ditentukan skala prioritas dalam membenahinya.  Mungkin dimulai dari persoalan pengawasan dahulu.  Artinya  penugasan pengawas harus benar benar berfungsi dan memberikan catatan  riil sesuai dengan kenyataan, sehingga nantinya akan dapat dilakukan evaluasi menyeluruh.  Data data yang akurat akan sangat membantu pembenahan dalam sector  penyelenggaraan haji secara umum.

Demikian juga  seleksi petugas yang harus  tegas dan tanpa kompromi.  Hal tersebut semata mata untuk memberikan pelayanan  prima kepada jamaah haji.  Hal tersebut didasarkan bahwa seluruh ongkos petugas  dibayar oleh Negara dan jamaah juga sudah membayar BPIH sesuai aturan yang berlaku, sehingga mereka memang berhak mendapatkan layanan yang bagus, termasuk layanan bimbingan  dari para petugas, khususnya dalam  bimbingan manasik, dan juga layanan lainnya yang terkait dengan  proses pelaksanaan haji.

Bagi pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan persoalan haji juga diharapkan tidak akan terkena imbas penyelenggaraan haji tersebut.  Artinya  instansi lain  sangat mungkin terkena imabs dari persoalan haji, kalau tidak ada aturan yang lebih khusus, khususnya yang terkait dengan calon jamaah haji.  Sebagimana dikemukakan di atas bahwa  saat ini banyak PNS yang  setiap tahunnya pergi haji dengan membawa jamaah dalam sebuah KBIH.  Nah, tentu PNS tersebut akan mengambil cuti atau bahkan mungkin  mbolos.

Persoalannya, kalau mbolos tentu ada aturan PP 53 tahun 2010 yang mengatuir mengenai disiplin PNS, tetapi kalau ijin dan cuti, tentu akan merugikan instansi karena dirtinggal cukup lama, dan bukan untuk kepentingan dinas.  Celakanya hal seperti itu berlaku setiap tahun, tentu hal tersebut membutuhkan  ketegasan  dari aspek aturan main dan tindakan nyata.  Persoalan yang muncul kemudian ialah  adanya kecenderungan  yang melakukan hal tersebut adalah para tokoh, sehingga  ada rasa sungkan bagi instasi untuk memberikan sanksi bagi mereka.

Bahkan kalaupun misalnya diberlakukan sanksi terhadap mereka justru mereka akan  mendapatkan dukungan dari masyarakat, padahal secara substansial mereka melanggar aturan main yang ada.  Sementara itu  yang berjalan  saat ini ialah  praktek seperti itu sudah dianggap biasa, sehingga kalau ada pejabat instasi yang akan memberlakukan secara tegas terhadap aturan yang ada justru seolah membuat aturan baru.  Itulah kenyataan  yang kita hadapi, sehingga  sangat diperlukan sebuah  regulasi baru yang meskipun substansinya sama dengan yang sudah ada.

Hal tersebut semata mata untuk memberikan dorongan dan sock terapi bagi siapapun yang terbiasa melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dengan regulasi baru tersebut  dan disosialisasikan dengan gencar, tentu akan  membuat semua kalangan melihat kenyataan dan akhirnya dapat berpikir secara jernih, untuk kebaikan bersama.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.