BERANI MENGAMBIL SIKAP

Kasus yang saat ini marak dibicarakan ialah mundurnya wakil gubernur DKI dari partai pengusungnya, yakni Gerindra.  Alasan yang mengemuka ialah karena tidak lagi sepaham dengan sikap partainya yang ngotot mengubah dan memperjuangkan RUU pilkada melalui DPRD dan bukan secara langsung sebagaimana berlaku saat ini.  Ahok sendiri beralasan bahwa  kalau tetap di partai dirinya tidak akan dapat menjadi  anggota yang baik, karena sebagai anggota partai tentu harus mengikuti seluruh kebijakan partai, sementara dirinya tidak sreg dengan kebijakan yang diambil partainya, maka keluar dari partai adalah jalan terbaik.

Dia juga ingin mebuktikan bahwa  menjadi gubernur  tanpa dukungan partai juga bisa  memberikan  harapan bagi rakyat.  Yang terpenting menurutnya ialah bagimana  dia dapat  mendarmabaktikan seluruh kemampuannya untuk menata dan membenahi ibu kota.  Dia berpikiran bahwa  pemiliohan kepala daerah melalui  perwakilan yakni DPRD akan  mematikan demokrasi dan sekaligus mengebiri hak politik rakyat.  Bahkan kalau system itu yang akan diberlakukan nantinya, dirinya tidak akan mungkin menjadi gubernur atau wakil gubernur, dan yang lebih parah tidak akan muncul pemimpin peilihan rakyat.

Pemilihan  kepala daerah secara langsung akan memungkinkan  calon dari independen yang  akan mampu bersaing untuk memperebutkan kursi kepala daerah.  Cuma oersalannya  sampai saat ini belum maksimal, sehingga belum banyak calon independen yang berkompetisi.  Seharusnya yang  dibenahi adalah bagaimana dengan system yang telah dipilih tersebut dilakukan evaluasi untuk mengurangi dampak yang negative, seeprti terlalu mahalnya ongkos p[olitik,  munculnya politik uang, dan munculnya korupsi di kepala daerah, dan bukan  menggantinya dengan system yang dulu sudah terbukti  melahirkan banyak kerusakan.

Persoalan  mahal dan tidak itu sesungguhnya  mudah diatasi, yakni bilamana dilakukan pilkada secara serentak misalnya.  Demikian juga  dengan politik uang yang dianggap semakin marak, justru kalau  pilkada dikembalikan kepada DPRD sangat dikhawatirkan akan terjadi korupsi yang sangat luar biasa.  Seorang calon kepala daerah tenetu akan jor joran dalam mengeluarkan ongkos pencalonannya, mulai dari membeli tiket dari partai pengusung, sampai pada membeli suara dari para anggota dewan yang akan memilih, dan belum lagi ancaman dari dewan pada saat nanti telah menjadi kepala daerah.

Akan sangat mudah bagi  oknum anggota DPRD untuk memeras kepala daerah, karena  merekalah yang memilihnya sehingga  korupsi akan tidak terhindarkan.  Mungkin derngan modus yang sangat berbeda, karena  menghindari kejaran dan intaian KPK, tetapi praktek korupsi pasti akan lebih marak.  Jadi sesungguhnya dengan [ilkada melalui DPRD akan sangat rawan dan jelas jelas  akan menguntungkan anggota dewan.  Sementara rakyat tidak bisa berbuat apa apa.

Nah, dalam persoalan Tarik ulur pilkada langsung atau melalui DPRD tersebut, Ahok rupanya meyakini bahwa  domokrasi yang benar adalah  membiarkan hak rakyat tetap dipertahankan sambil memeprbaiki ekses yang muncul.  Untuk itu demi  menuruti keyakinannya dan iongin membuktikan bahwa tanpa partai pun dia dapat mengabdikan diri sebagai  pejabat di DKI, maka  dia memutuskan untuk mundur dari anggota dan pengurus partai Gerindra.

Tentu sikap dan tindakan Ahok tersebut memunculkan beberapa komentar, ada sebagiannya yang menyayangkan dan da sebagian yang lain yang justru salut dengan keputusan berani tersebut.  Tetapi itulah seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang tegas dan jelas, karena  seorang pemimpin harus dapat menjadi teladan bagio rakyatnya.  Khusus dalam hubungannya dengan  wakil gubernur DKI tersebut memang sudah dikenal sebagai oaring yang tegas dan  ceplas ceplos, yang terpenting baginya ialah bagaimana berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesungguhnya juga sudah ada beberapa orang yang mengambil sikap seperti itu, yakni berani melawan arus, meskipun berakibat buruk bagi dirinya.  Pada saat pilpres kemarin itu  banyak kader dari partai yang mendukung rival Jokowi, kemudian dengan lantangnya  tetap mendukung Jokowi, karena dinilai sebagai calon pemimpin yang paling tepat untuk Indonesia saat ini, sehingga  atas sikapnya tersebut para orang hebat tersebut harus menerima sanksi dari panratinya untuk dipecat.  Walaupun tentu mwereka juga masih tetap memperjuangkan nasibnya karena mereka  ingin mendapatkan hak haknya.

Bahkan Nusron Wahid, salah seorang kader partai Golkar yang dipecat partainya gara gara mendukung Jokowi JK adalah calon anggota legislative yang memperoleh suara terbanyak di seluruh Indonesia dari partai Golkar.  Alasan mendukung  jokowi Jk juga sangat jelas bahwa  JK adalah kader Golkar, sementara yang didukung oleh partai Golkar malah sama sekali tidak ada kader Golkarnya, sehingga menurutnya  sangat wajar dan bahkan seharusnya  kader Golkar mendukung kadernya yang  mencalonkan diri dalam pilpres tersebut.  Namun sekali lagi persoalan ini adalah persoalan politik yang tidak selamanya sejalan dengan  norma politik itu sendiri.

Dalam politik  yang ada itu ya hanya kepentingan, dan itupun masih ditambahi lagi kepentingan dari para elitnya  dan bukan kepantingan yang ditujukan untuk rakyat.  Kenyataan politik memang terkadang dirasakan sangat pahit, karena tidak adanya konsistensi dalam kebijakan yang diambil.  Sebagai contohnya ialah bagaimana  kasus  dukungan yang diberikan oleh kader tertentu yang sampai saat ini juga tidak dipecat, tetapi ada yang  dalam waktu singkat sudah diambil kebijakan pemecatan, padahal salahnya sama, yakni sama sama mendukung Jokowi JK.

Tentang adil dan tidaknya  itu semua  berada  pada masing masing pihak, karena mereka mempunyai alasan yang berbeda beda.  Kita juga baru saja menyaksikan panggung politik  di partai berlambang ka’bah, dimana para pengurus DPP dan dihadiri oleh pengurus wilayah telah mengambil kebijakan dan sikap untuk memecat ketua umumnya yang sedang menghadapi persoalan hokum di KPK, mereka pada  awalnya hanya meminta  ketua umum agar mengundurkan diri karena partai tidak bisa berbuat banyak dengan status yang disandang ketua umumnya, tetapi ketua umum PPP tersebut hanya mau mengakhiri sebagai ketua umum pada forum yang saam ketia dia diangkat.

Nah, dengan bersikukuhnya masing masing piahk tersebut, akhirnya pengurus DPP dengan  dukungan mayoritas DPW juga,  memecat ketua umumnya dan mengangkat Plt, serta mengagendakan  paling lama 14 hari setelah itu harus dilakukan mukernas.  Semua  itu terkait dengan keinginan untuk  melakukan sesuatu yang  dianggap lebih realistis dan membawa kebaikan partai.

Hanya saja  sikap tersebut diambil oleh banyak orang, sehingga kebijakannya bersifat kebersamaan, dan bukan individu.  Kita tentu akan mencatat sebuah langkah berani yang dilakukan oleh sosok yang  melawan arus karena didasari oleh keyakinan dan kebenaran.  Mungkin saja kebenaran tersebut masih dapat ditafsirkan sebagai kebenaran yang nisbi, tetapi sikap berani mengambil resiko tentu harus dihargai dan dihormati.

Meskipun saat ini sudah langka orang orang peberani tersebut, tetapi kita sangat yakin  masih dapat ditemukan.  Beberapa sikap kepala daerah yang diusung partai yang mendukung pilkada melalui DPRD berani menyuarakan hal berbeda, seperti bupati Solok, Bogor dan lainnya, di samping Ahok, menjadi bukti bahwa masih ada orang yang bersikap dan berpendirian. Kita tahu bahwa  kebanyakan orang  selalu akan mengambil sikap selamat, meskipun hati nuraninya bertentangan dengan sebuah kebijakan yang ada, tetapi  pertimbangannya ialah  dari pada harus menanggung resiko berat, lebih baik sedikit mengalah dan mengorbankan idealism untuk sebuah kelangsungan  hidup yang  tetap seperti sedia kala.  Sudah barang pasti kita akan setuju dengan para pemberani yang jujur dan bersih  serta mempunyai sikap dan prinsip yang kuat.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.