PR JOKOWI MEMILIH ANGGOTA KABINET

Semua orang tahu bahwa ada kementerian yang basah dan ada pula yang dianggap kering,  sehingga kementerian yang basah tersebut biasanya dijadikan sebagai lumbung atau ATM bagi piahk yang memang menginginkannya.  Meskipun sesungguhnya semua kementerian sangat rawan terhadap penyelewengan yang mengarah kepada praktek korupsi.  Bagi menteri yang memegang jabatan penting dalam  partai politik, sudah barang pasti akan berusaha mendapatkan uang guna membiayai partai.  Caranya bisa bermacam macam dan biasanya menteri tersebut tidak secara langsung melakukannya sendiri.  Namun kalau menteri tersebut melakukannya sendiri, maka itu merupakan kesembronoan menteri tersebut.

Kita sesungguhnya  mengetahui betapa  maraknya korupsi di beberapa kementerian yang dilakukan oleh orang luar kementerian, tetapi  sangtat dekat dengan sang menteri.  Modusnya sangat bervariasi, seperti meminta sejumlah uang tertentu untuk  dapat diangkat sebagai pejabat di lingkungan kementerian tersebut. Bahkan  kalau kementerian tersebut merupakan kementerian yang mempunyai satker di seluruh Indonesia, maka semua  pejabat di seluruh daerah tersebut  pasti akan terkena iauran wajib sebelum mereka diangkat menjadi pejabat, tingkat apapun jabatan tersebut.

Rupanya hal seperti itu sudah sangat lazim, meskipun tentu merupakan  praktek yang sudah seharusnya diberantas agar  segala macam bentuk korupsi dapat disikat dari negeri kita.   Karena itu  sangat tepat gagasan presiden terpilih, Jokowi bahwa menterinya nanti kalau berasal dari parpol, maka harus melepaskan jabatan dalam partai politik.  Dengan kata lain bahwa  para pejabat negera tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan  dengan jabatan politik praktis.

Alasannya sangat jelas bahwa  dapat diprediksi bahwa  di situ akan terjadi koflik kepentingan.  Argumentasi yang mengatakan bahwa kalau menteri tersebut dapat mengatur waktu, maka tidak mengapa, itu hanyalah sebuah argumen yang dipaksakan, karena dalam kenyataannya tidak akan mungkin seorang petinggi partai dapat mengatur kepentingan partai dan dinas.  Biasanya seorang pimpina parpol kalau melakukan dinas ke  daerah, sekaligus juga ngurusi partainya, bahkan urusan partai  menjadi lebih banyak dibandingkan dengan urusan dinasnya.

Kesimpulannya sangat tidak mungkin seorang pimpinan partai politik akan mampu melakukan pekerjaan dinasnya secara maksimal, lebih lebih kalau sudaha mendekati pemilu, baik pileg maupun pilpres, sehingga mereka kemudian meninggalkan tugasnya.  Bahkan sering kali mereka kemudian membuat alasan yang dibuat buat untuk meninggalkan  dinasnya, termasuk  mundur dari jabatan menteri pada akhir masa  jabatannya.  Jadi barangkali  Jokowi pwelu mwmpwerhatikan hal tersebut, sehingga di awal menjabat, mereka harus membuat pernyataan bahwa mereka akan menyelesaikan jabatan menteri sampai lima tahun dan tidak akan berhenti di tengah jalan, terkecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari, seperti meninggal atau diberhentikan karena tidak mampu melaksanakan tugas kementerian.

Untuk masalah tersebut kita yakin Jokowi sudah mendapatkan informais yang komplit bahwa  madlaratnya akan lebih besar bilamana  seorang menteri atau pejabat negara  lainnya  masih merangkap sebagai  pengurus partai politik.  Ketika  komitmen pemerintahan Jokowi JK memang benar benar ingin menyejahterakan masyarakat, sudah barang pasti semua pejabat harus benar benar bersih dan ada komitmen diri dan rekam jejaknya memang juga bagus.  Sehingga tidak cukup kalau hanya menanda tangani pakta integritas semata.

Tidak dipungkiri bahwa  usulan kabinet  sebagimana yang saat ini  diinformasikan kepada publik, terdapat  banyak tokoh yang diragukan kinerjanya.  Memang tokoh tokoh tersebut dikenal oleh masyarakat, karena  sanat populer, disebabkan seringnya muncul dalam media.  Dengan bahasa lain, ada beberapa calon anggota kabinet pilihan rakyat yang hanya didasarkan  atas kepopuleran saja, dan bukan atas dasar kinerja.  Sedangkan yang dibutuhkan oleh kabinet Jokowi Jk adalah mereka yang mampu bekerja keras dan bukan  mereka yang bisa bersuara lantang.

Disamping itu beberapa kementerian yang dianggap basah selama ini juga harus dicarikan mereka yang benar profesional dan  pekerja keras dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai politik.  Ini penting utamanya untuk  memberikan kepercayaan kepada pasar dan masyarakat bahwa Jokowi Jk memang  serius.  Tetapi ketika dipilih orang orang yang terkait dengan patai politik, tentu pagi pagi  sudah akan dicurigai sebagai ATM partai, sehingga Jokowi akan disibukkan oleh kondisi dan kritik masyarakat tersebut.

Sementara itu untuk koalisi ramping dan tanpa sayarat yang dibangun oleh Jokowi Jk menurut saya  tetap  harus dipertahankan.  Kalaupun koalisi sebelah, yakni koalisi merah putih akan menjadi sandungan,  kiranya enting untuk dikembalikan sistem kenegaraan kita menjadi benar benar presidensial, dan bukan semi seperti saat ini.  Artinya DPR memang diperlukan dalam bernegara, tetapi bukan penentu segala galanya seperti saat ini.  Presiden seharusnya mempungai kewenangan untuk melakukan usaha penyejahterakan masyarakat, seperti  menaikkan harga BBM, melalukan  beberapa perubahan  anggaran atas dasar situasi dan kondisi  dan tidak harus meminta persetujuan DPR.

Untuk itu menurut saya  partai koalisi yang  selama ini mendukung Jokowi Jk dalam pilpres kemarin tetap dipertahankan dan tidak usah meminang atau “mengemis” kepada partai lain untuk bergabung, karena hal tersebut akan  memberikan kesan tidak konsisten dengan pernyataan awal, juga  sekaligus menujukkan kekhawatiran beliau dalam menghadapi parlemen saat memintakan persetujuan beberapa hal yang dianggap strategis.

Kalau program yang direncanakan oleh pemerintah Jokowi Jk pero terhadap rakyat, sudah barang tentu rakyatlah yang akan mendukung dan “melawan” parlemen yang jelas jelas menjegal rencana dan program untuk rakyat tersebut.  kekuatan Jokowi Jk  terbukti bukan terletak di parlemen, melainkan  pada rakyat itu sendiri.  Karena itu sekali lagi  pemerintah mendatang memang harus konsentrasi dalam kinerja dan bukan lagi  mempersoalakan  parlemen.

Saat ini kolaisi merah putih rupanya mendapatkan angin segar  dan bahkan dapat “mengejek” Jokowi yang dianggap merayu dan mencoba untuk menarik narik  anggota koalisi merah putih agar bergabung dengan koalisinya.  Hak tersebut sungguh merupakan sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan pemerintahan Jokowi.  Akan sangat elegan, kalau jokowi Jk tetap konsisten dengan koalisi yang sudah ada.  Namun kalau ada yang kepingin bergabung tetapi dengan syarat tanpa syarat, tentu tidak usah ditolak.

Kesan  yang dimunculkan saat ini ialah  keinginan Jokowi untuk menarik dan mengiming imingi  beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih, sehingga membuat seolah kubu Jokowi menjadi rendah dan takut menghadapi koalisi merah putih.  Bahkan  komentar yang dilontarkan oleh kubu lawan, menyalahkan Jokoei dan mengingatkannya agar tidak menggoda anggota koalisi merah putih untuk bergabung dengannya.  Ini tentu lebih menyakitkan, termasuk mereka yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Hal terpenting saat ini, khususnya dalam menyeleksi calon anggota kabinetnya adalah bagaimana Jokowi berhati hati dan betul betul meminta pertimbangan kepada pihak pihak yang mengetahui banyak hal tentang rekam jejak orang, seperti KPK, PPATK dan LSM serta pihak lainnya.  Tentgu mengenai keseriusan dalam menjalankan tugas sebagai menteri hingga masa jabatannya berakhir, akan dapat dilihat sendiri oleh Jokowi Jk.  Kita sangat berharap bahwa pemerintahan mendatang dipenuhi oleh anggota kabinet yang memang benar benar bekerja untuk rakyat dan sama sekali jauh dari praktek korupsi.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.