BEBERAPA PERSOALAN PENTING DI PTKIN KITA

Tentu kita semua tahu, khususnya para pimpinan perguruan tingg keagamaan  Islam negeri, bahwa masih terlalu banyak persoalan di lembaga kita yang hingga saat ini masih belum tuntas dan diselesaikan.  Mungkin saja ada keengganan sebagian pihak untuk menuntaskannya, karena berkaitan langsung dengan lembaganya ataupun terlalu banyaknya persoalan tersebut.  Namun seharusnya  bagaimanapun  runyamnya persoalan tersebut, kita harus tetap menyelesaikannya sedikit demi sedikit.

Kita merasakan betapa persoalan demi persoalan selalu bertambah, sementara  yang sudah ada tidak  diusahakan dengan serius untuk ditangani, sehingga lama kelamaan pasti akan semakin menumpuk seperti gunung.  Beruntunglah yang  selalu berusaha  menyelesaikannya swendiri, tanpa bergantung dengan yang lain, sehingga bebannya semakin terkurangi.  Cuma ketika persoalannya terkait dengan banyak pihak, maka  usaha untuk mneyelesaikannnya secara sendiri menjadi tidak mungkin.

Ketika persoalan kedisiplinan para pegawai atau dosen  muncukl di lembaga kita, tentu kita akan dapat menyelesaikannya secara mandiri, meskipun tetap harus melohat dan mendengar dari pihak lain, tetapi dengan merujuk kepada ketentuan  peraturan yang ada, semuanya akan menjadi sangat mudah.  Demikian juga ketika muncul tentang beban kerja  yang harus dijalankan oleh PNS dipersoalkan, maka kita juga dapat menyelesaikannya dengan mengacu kepada aturan yang ada sehingga smeuanya akan dapat diselesaikan dengan baik.

Namun jika persoalannya terkait dengan lembaga lainnya, meskipun masih bersam dalam kementerian, maka  penyelesaiannya harus melibatkan pihak lain tersebut.  Sebagai contoh ketika  pembagian BOPTN dilaksanakan dengan  tidak transparan, yakni dengan disusunnya sebuah kriteria yang jelas dan berkeadilan, maka disana harus melibatkan kementerian dan juga seluruh PTKIN.  Persoalan BOPTN sesungghnya sudah cukup lama  dirasakan oleh semua PTKIN tentang ketidak adilannya, namun suara nyaring yang selalu dikumandangkan, seolah tidak ada respon dan tidak pernah didengar serta  tidak ada usaha untuk menyahutinya.

Seharusnya hal sperti itu  akan mudah diatasi, karena kita semua orang intelek dan  tentu  berpandangan luas, sehingga  suara keadilan harus menjadi hal yang pertama dan utama, namun  kita menjadi sangat heran ketika  persoalan tersebut tidak pernah disentuh.  Kita sesungguhnya hanya ingi transparan dan keadilan, karena itu  kriterianya harus dijelaskan dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan PTKIN sehingga mereka semua mengetahuinya dengan jelas.

Kalau misalnya nanti ditemukan kriteria yang kirang berkeadilan tentunya kita akan megubahnya menjadi berkeadilan, bahkan akan menjadi bagus jika ada affirmasi terhadap  PTKIN yang masih terbelakang agar mereka dapat bergerak lebih leluasa untuk memikirkan  peningkatan kualitasnya.  Untuk saat ini kita belum berbicara mengenai peningkan kualitas, karena bagaimana mungkin berbicara mengenai kualitas kalau untuk sekdar eksis dan tetaphidup saja masih harus berjuang sedemikian rupa.

Momentum pertemuan sleuruh pimpinan PTKIN pada saat acara AICIS kali ini juga   dimanfaatkan untuk mengingatkan kita semua tentang adanya  persoalan tersebut, dan diharapkan   dalam waktu dekat akan dilakukan penyesuaian  pembagian BOPTN secara dil dan transparan tersebut, namun sekiranya nanti dalam semainggu ke depan masih belum ada  tindak lanjut sebagaimana yang diperintahkan secara langsung oleh direktur jenderal  pendidikan Islam kemenag, maka kita harus terus mengingatkan p[ihak piha yang semestinay segera melakukannya.

Menurut saya persoalan ini serius dan harus diusahakan secepatnya agar tidak ada dusta diantara kita dan semuanya akan berjalan dengan  bagus.  Ketika persoalan BOPTN ini selesai sebaiknya kita  segera menyusulinya dengan penyelesaian persoalan lainnya yang menyangkut hajat orang banyak, seperti persoalan BKD yang saat ini sepenuhnya diserahkan kepada masing masing PYTKIN.  Menurut saya dengan pencabutan SK dirjen pendis dan menyerahkan BKD kepada masing masing pimpinan PTKIN akan menjadi sangat rawan, jika tidak ada koordinasi diantara mereka.

Artinya sangtat mungkin di satu PTKIN muncul pedman yang sangat ringan sehingga  bisa saja nantinya justru akan dinilai sebagai penyimpangan oleh irjen, sementara bagi yang tetap memberlakukan aturan main sebagiamana yang ada, akan dianggap sebagai memperslit kepada dosen dan lainnya.  Dengan demikian  agar semuanya menjadi sangat smooth, sebaiknya pimpinan forum segera  melakukan koordisnasi dan membahas tentang masalah ini.

Benar memang urusan BKD saat ini diserahkan sepenuhnya kepada rektor, tetapi saya menangkap ada sebagian yang memahaminya bahwa karena smeua diserahkan kepada rektor, maka rektor dapat mengaturnya sendiri ntanpa terikat kepada aturan lainnya. Sudah banyak muncul usulan agar  kondisi dosen dikembalikan kepada  keadaan semula yang tidka wajib ngantor dan menjalankanntugasnya sesuai dengan jam engajar saja.

Tentu pemahaman demikian tidak dapat dibenarkan, karena  penyerahan kepada rektor tentang pengaturan BKD tersebut  tetaplah harus mengacu kepada aturan main yang ada, dan tidak  membuatnya sendiri yang terpisah dengan aturan yang sudah ada.  Kita tetap harus mengacu  kepada aturan main lain yang lebih tinggi sifat dan herarhinya sehingga secara praktis  pengaturan tersebut tidak berbeda dengan auran sebelumnya, terkecuali hal yang diatur secara tersendiri oleh dirjen, sehingga tidak perlu dimunculkan lagi.

Demikian juga persoalan anggaran kita yang sangat kurang dan menurut dirjen sudah memadahi, sangat eprlu untuk dibahas dan dilakukan pengecekan secara  tepat, apakah  anggaran kita yang baru sepersepuluh dari PTN tersebut dianggap sudah memadahi?  Padahal kita tahu bahwa jumlah PTN dengan PTKIN sangat sedikit perbedaannya, namun anggarannya sangat jauh perbedaannya.   Di kemnterian ristek dikti sampai hampir 40 T,  itu belum menghitung pinjaman luar negeri.  Namun di kita  dengan SBSN dan IsDB hanya sekitar 5 T.

Untuk itu menurut saya  harus ada argumentasi yang kuat untuk meyakinkan  semua pihak  agar anggaran kita ditambah sehingga menjadi rasional untuk melakukan pengembangan, akademik dan lainnya.  Kita juga  menyarankan agar kita  sering  bertemu dengan mitra kementerian agama di dewan, yani komisi 8.  Seingat saya kita beum pernah melakukan pendekatan dan diskusi dengan komisi 8 DPR RI, sehingga kalau diamati hubungan antara komisi 8 sebagai mitra  kementerian agama selah bukan sebagai mitra, melainkan  sebagai rival dan bahkan mush yang selalu  saling mencurigai

Kita sangat menginginkan bahwa mitra tersebut arus berjalan seiring dan selalu berkeinginan sama dalam  memajukan semua hal dalam lingkup kementerian, wabil khusus perguruan tinggi, karena  pendidikan merupakan unsur utama dalam kehidupan kita.  Sesungguhnya kita sudah cukup lama mengagendakan untuk melakukan pertemuan secara rutin dengan berbagai pihak, termasuk komisi 8 DPRRI agar semua persoalan yang dihadapi dan dirasakan oleh  PTKIN kita  dapat dilakukan usaha  penyelesaiannya bersama dengan pihak  lain yang terkait.

Persoalan iternnyanialah bagaimana kita mempunyai nyali dan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan ntersebut, sehingga  persoalan di dalam diri kita akan  terurai secra berkelanjutan.  Mungkin sampai detik ini ada  sebagian pimpinan yang tidak meraskannya, karena hanya sekedar melaksanakan rutinitas dan menjalankanntugas saja, tetapi bagi mereka yang aktif dalam menjalin hubungan dengan berbagai piak, pasti akan merasakannya.

Untuk itu sekali lagi mari kita jadikan momentum AICIS kali ini sebagai tonggak untuk memikirkan dan menyelesaikan persoaan yang ada  dalam diri kita.  Semoga ada kesadaran  dari kita semua mengenai bagaimana kita  mengembangkan dan meningkatkan kualitas PTKIN kita, semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.