MENGEFEKTIFKAN BKS-PTN DAN KOPERTIS JATENG DIY

Sebagaimana kita tahu bahwa badan kerjasama perguruan tinggi negeri dan kopertis se Jawa Tengah dan DIY telah berjalan, bahkan setiap tahunnya dua kali.  Untuk saat ini pertemuan koordinasi tersebut dilaksanakan di Purwokerto dengan universitas jendral Sudirman sebagai tuan rumahnya.  Hanya saja beberapa keputusan penting sebagai rekomendasi kepada pihak pihak terkait, rupanya belum berjalan sebagaimana harapan semua anggota BKS-PTN dan Kopertis.  Hal tersebut sebagaimana dimunculkan dalam pleno semalam, yakni tindak lanjut dari beberapa rekomendasi.

Sesunggunya memang harus disadari bahwa karena sifatnya rekomendasi, maka  BKS tersebut tidak dapat memaksakan kehendak atas usulan dan rekomendasi tersebut, tetapi semuanya diserahkan kepada penerima rekomendasi, karena semua yang disampaikan sifatnya hanya memberikan saran.  Nah, kalau targetnya ialah bagaimana saran tersebut sudah diterima dalam arti usulan atau rekomendasi tersebut sudah dikirim oleh pengurus BKS dan sudah sampai di tangan penerimanya, maka hal tersebut sudah dilakukan.

Persoalannya ialah apakah usul dan saran tersebut sudah ditindak lanjuti oleh pihak pihak yang diberi saran atau belum itu merupakan kebijakan mereka.  Hanya saja karena terlalu banyak rekomendasi yang tidak ada tindak lanjut, maka sebaiknya BKS memang harus berpikir ulang mengenai bentuk usul tersebut, yakni tidak hanya dikirim dan selesai, melainkan seyogyanya pengurus BKS dapat mengawalnya  dan memberikan argumentasi, sehingga para pihak tersebut dapat menindak lanjuti saran yang diberikan.

Selama ini rekomendasi tersebut secara garuis besar disampaikan kepada dua pihak, yakni pihak eksternal dan pihak internal anggota.  Sangat mungkin rekomendasi yang terkait dengan internal sudah dilakukan dan sudah banyak yang menindak lanjutinya,  sedangkan pihak eksternal itulah yang seharusnya didatangi untuk menekankan betapa pentingnya  rekomendasi tersebut dilaksanakan.  Semisal rekomendasi yang disampaikan kepada pihak kementerian, baik dikti maupun diktis tentang berbagai hal yang terkait dengan aturan dan juga pelaksanaan aturan itu sendiri.

Sebagaimana tadi malam disinggung mengenai permendikbud nomor 49 tahun 2014 yang banyak menimbulkan  pertanyaan, sangat urgen utnnuk dijelaskan oleh pihak dikti agar pelaksanaannya menjadi lebih smooth.  Sebagai contohnya ialah bagaimana memahami waktu atau masa studi bagi  D4 dan S1 yang dalam aturan tersebut disebutkan antara 4 sampai 5 tahun.  Apakah kelau dalam lima tahun seorang mahasiswa tidak lulus, langsung terkena sanksi DO ataukah masa studi tersebut hanyalah sebuah standar saja, sehingga  kalau melewati 10 semester tidak secara otomatis  di DO.

Demikian juga mengenai  penambahan SKS bagi program S2 dan S3 yang sampai 72 SKS, harus ada penjelasan dan penafsiran bersama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.  Selama ini penambahan SKS selalu dikaitkan dengan penambahan mata kuliah.  Namun demikian ada yang memahami bukan seperti itu, melainkan dengan memberikan penghargaan  terhadap proses penyelesaian S2 ataupun S3, yakini misalnya memberikan bobot sks  dalam penyusunan proposal tesis atau disertasi, seminar hasil penelitian, publikasi dan lainnya.

Persoalan publikasi memang harus diberikan penghargaan, karena saat ini hal tersebut memerankan  posisi strategis, baik bagi seorang maupun bagi institusi.  Karena itu sebuah karya ilmiah yang didasarkan atas  sebuah penelitian, seperti tesis dan disetasi, harus dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi.  Namun demikian bukan  tesis dan atau disertasi secara utuh, melainkan subsatansi hasil penetlitain tersebut atau bagian dari masing masing tersebut disusun  sebagai sebuah makalah ilmiah.  Nah, itulah yang kemudian diberikan penghargaan berupa sks.

Tentu masih banyak lagi rekomendasi yang disampaikan, tetapi yang paling mendesak saat ini ialah  kementerian konsisten dalam membuat kebijakan dan pelaksanaannya.  Dirasakan saat ini dan bahkan sebelumnya, ada beberapa kebijakan yang  tidak sesuai dengan aturan main yang ada, seperti pendirian sebuah perguruan tinggi swasta yang tidak melalui prosedur dan persyaratan saebagaimana yang sudah diatur.  Justru lebih ditentukan oleh siapa yang ada di belakang usul pendirian  tersebut.

Demikian juga dalam hal penegerian sebuah perguruan tinggi harus dipikirkan dampak yang bakal ditimbulkan, karena haruis dipersiapkan secara masak dan diperlukan pendampingan, sampai perguruan tingi tersebut benar benar siap untuk dinegerikan, bukan asal dinegerikan, yang akibatnya  menimbulkan masalah yang terus menerus, utamanya  terkait dengan persoalan SDM.  Demikian juga  agar tidak mematikan  PTS di sekitarnya, diusulkan kepada  PTN baru tersebut tidak membuka program studi yang dikembangkan oleh PTS terdekat.

Menurut saya rekomendasi tersebut sangat penting untuk dilaksanakan oleh semua pihak agar tidak justru membuat masalah lain yang lebih parah.  Sudah banyak bukti penegerian sebuah PTS ternyata menimbulkan masalah, khususnya dalam hal SDM, baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.  Itu  sangat mungkin dianggap bahwa setelah sebuah perguruan tinggi menjadi negeri, secara otomatis seluruh karyawan dan dosen akan menjadi PNS, padahal untuk menjadi seorang PNS harus mengikuti proses dan prosedur  yang telah ditetapkan oleh kementerian PAN RB.

Untuk sementara kemungkinan dapat dibantu oleh pemerintah daerah yang peduli terhadap pendidikan tersebut, tetapi hal tersebut sangat terbatas, baik jumlah maupun waktunya, sehingga hal tersebut harus menjadi pemikiran semua pihak sebelum melangkah, karena sudah banyak kasus yang terjadi, dimana  PTN baru tidak mampu berbuat apa apa  disebabkan persoalan SDM tersebut.  Advokasi sudah dilalukan baik dengan menghadap dikti maupun kementerian PAN RB, bakan ke presiden sekalipun, namun hasilnya tetap saja tidak memuaskan.

Karena itu rekomendasi yang merupakan pemikiran seluruh PTN di Jateng dan DIY dan juga Kopertis tersebut sangat urgen untuk dikawal dan disampaikan kepada pihak pihak yang berkaitan dengan isi rekomendasi tersebut, utamanya pihak kementerian.  Artinya beberapa masalah yang selama ini  mengemuka agar diselesaikan oleh mereka yang berkompeten.  Hanya saja BKS harus melakukan dialog dan tidak cukup hanya mengirim rekomendasi semata.

Barangkali itulah ssalah satu ara untuk mengefektifkan BKS tersebut.  Namun demikian sesungguhnya meskipun selama ini rekomendasi belum mendapatkan tanggapan positif dari para pihak, namun ada sisi lain yang  manfaatnya sangat bear dan sudah didapatkan, yakni silaturrahmi diantara para pimpinan PTN  dan Kopertis.  Silaturrahmi tersebut  sangat penting, karena disamping dapat saling memberikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing masing perguruan tinggi, juga sekaligus dapat lebih dekat dalam hal mengenal secara personal.

Bahkan sebagaimana biasanya dalam pertemuan tersebut semua peserta membawa serta pendamping, sehingga keakraban lebi dapat diraih, dan selama ini para pedamping juga mempunyai acara tersendiri yang dapat memberikan wawasan lebih dalam  kehiduoan mereka.  Tentu rekomendasi  ke dalamnya ialah bagaimana BKS PTN se Jateng dan DIY serta kopertis tersebut dapat lebih dimanfaatkan sebagai wahan untuk menyampaikan  berbagai persoalan masing masing dengan harapan akan mendapatkan solusi terbaik.

Artinya bahwa selama ini memang sudah terjadi seperti itu, tetapi  dimaksudkan di sini ialah seluruh anggota dapat dengan gamblang menyampaikan  aktifitas masing masing, termasuk persoalan yang ada, sehingga anggota lainnya akan dapat memberikan sumbag saran untuk kebaikan bersama.  Yang jelas  BKS PTN tersebut sangat bagus dan harus dipelihara serta diefektifkan  menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat lebih besar lagi.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.