TANTANGAN JAKSA AGUNG

Sebagaimana diketahui bahwa presiden JokoWidodo telah melantik jaksa Agung baru HM Prasetyo yang masih menjadi anggota DPR RI dari partai Nasdem.  Tentu penujukan tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, dan bahkan sempat menambah ketidak populeran presiden setelah sebelumnya sudah turun akibat mengalihkan subsidi BBM.  Namun sesunggunya masih perlu diuji dan ditunggu kinerjanya, karena bagaimanapun penunukan tersebut sudah dipkirkan secara matang, demi penegakan hukum ke depan, tentu bersama dengan penegak hukum lannya.

Memang beralasan kalau banyak pihak yang menyayangkan dan bahkan mengkritik tajam kepada presiden, karena Prasetyo masih sebagai anggota partai politik, meskipun kemudian megundurkan diri, karena latar belakang politik biasanya penuh dengan kepentingan.  Barangkali jalan keluar yang paling bagus ialah kita mennggu kinerjanya dan sekaligus presiden juga melihat prestasinya setelah bekerja beberapa hulan ke depan.  Kalau kemudian ternyata bagus dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu, dan hanya demi penegakan hukum, kita harus dukung.

Sebaliknya, kalau ternyata kinerjanya tidak bagus dan tidak ada perubahan saama sekali dalam upaya reformasi di dalam korp Jakasa itu sendiri, sebaiknya presiden cepat menggantinya dengan orang yang dapat diandalkan, baik kemempuan maupun integritas dan keberaniannya.  Jadi kita memang tidak boleh terburu menilai, karena Prasetyo ternyata juga sudah  banyak makan garam  dalam dunia kejaksaan, meskipun dinilai tidak mempunyai prestasi.

Pemilihan Prasetyo yang sudah bergabung di dunia politik memang penuh resiko, karena biasanya  pasti akan muncul konflik kepentingan, apalagi saat ini  ditengarai ada  masalah dengan ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh, sehingga kritikan tersebut juga disangkutkan kepada  kemungkinan Prasetyo tidak akan dapat netral dan bahkan mungkin aka menyelamatkan ketua umum Nasdem.  Semuanya menjadi  wajar dan karena itu keberadaan Prasetyo menjadi Jaksa Agung  dfipertanyakan oleh banyak pihak.

Namun demikian kita juga harus menghargai pilihan presiden, yang katanya sudah meminta jaminan  kepada ketua umum partai Nasdem tentang kenetralan dan integritas Prasetyo.  Apalagi setelah dilantik, dia juga menyatakan komitmennya untuk berbuat lebih baik dan  tetap berintegritas.  Hanya saja semuanya masih harus dibuktikan  dalam waktu waktu ke depan.  Apakah yang akan diperbuat leh Jaksa Agung baru tersebut, utamanya dengan  persoalan  di laut yang dangap  memerlukan penanganan serius.

Pada sisi lain sesungguhnya kita  penuh pertanyaan, kenapa presiden Jokowi mau mengambil resiko tidak populer denga mengangkat Jaksa Agung dari Parpol.  Kalau persoalan  pengalihan subsidi BBM barangkali saya dapat mengerti dalam jangkauan pikiran jauh, yakni untuk  kesejahteraan rakyat dalam waktu yang akan datang dan menghilangkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan.  Tetapi dalam memilih Jaksa Agung, sesungguhnya masih banyakpilihan yang lebih menjamin terjadinya reformasi dalam tubuh kejaksaan, namun presiden ternyata mengambil resiko seperti itu.

Mudah mudahan pilihan presiden tersebut tidak keliru dan Jaksa Agung baru tersebut dapat membuat gebrakan dan dapat mereformasi tubuh kejaksaan.  Sebagaimana diketahui bahwa dunia kejaksaan hingga kini masih belum dipercaya  seratus persen oleh masyarakat.  Itu salah satunya ialah masih banyaknya jaksa nakal yang berseliweran di negeri ini.  Kasus suap, ketidak beranian jaksa  mengusut persoalan yang terkait dengan orang kuat dan kontroversinya tuntutan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidan dan lainnya.

Demikian juga  peristiwa tersebut jangan  dijadikan alat untuk  “mengganggu” pemerintah, karena sudah ada  kabar bahwa  dengan melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung berarti presiden telah melangar undang undang, sebab  Jaksa Agung tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lainnya.  Padahal semua tau bahwa  Prasetyo masih tercatat sebagai anggota DPR dari Nasdem, meskipun  beberapa saat sebelum dilantik yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri.

Hanya saja pengunduran diri seorang anggota DPR memerlukan proses yang cukup panjag, karena terkai dengan pihak lain, bukan semata mata  cukup dengan surat pengunduran diri,  sehingga meskipun Prasetyo sudah mengajukan pengunduran diri melalui surat yang ditujukan kepada ketua DPR, hal tersebut diangap belum cukup, sehingga kalau kemudian dilatik, maka itu diartikan sebagai rangkap jabatan.

Rakyat Indonesia sudah terlalu banyak disuguhi oleh hal hal yang memuakkan seperti itu, dan sudah saatnya  semua tokoh lebih memikirkan persoalan rakyat dengan tetap memprioritaskan kepentingan yang lebih besar.  Apalagi para  wakil rakyat yang seharusnya mengerti denyut nadi rakyat yang diwakilinya.  Kita tidak ingin  kejadian  royokan  jabatan di parlemen seperti yang ditunjukkan beberapa waktu yang lalu, terulang kembali dalam bentuknya yang lain.  Karena semua yang dlakukan  seperti itu hanya akan  menyita waktu untuk berkiprah memikirkan rakyat.

Artinya  dalam kaitannya dengan pengangkatan Jaksa Agung, sebaiknya kita  menunggu kinerjanya ke depan, meskipun pada awal seeprti ini kita boleh memberikan masukan dan kritikan, dengan tujuan akan memacu kinerja yang bersangkutan dan merasa diawasi.  Denga begitu justru akan tersulut untuk membuktikan bahwa kritikan yang disampaikan oleh banyak kalangan tersebut tidak benar.

Tentu kita semua berharap pilihan presiden tidak salah, dan Jaksa Agung yang baru  dapat menunjukkan kinerja bagus dan kejaksaan menjadi lebih berwibawa serta dapat memenuhi keinginan masyarakat banyak.  Jaksa Agung sendiri meang harus membuktikan  pernyatannya yang disampaikan setelah pelantikan, dan juga  pada saat memimpin rapat diinternal kejaksaan.  Artnya  jangan sampai kritikan tersebut dianggap angin lalu dan kinerjanya masih tetap biasa biasa saja, apalagi kemudian tidak dapat mereformasi internal kejaksaan.

Jaksa Agung Prasetyo  tentu sudah berpengalaman dalam bidang ini, karena sudah belasan tahun di dalamnya, meskipun kemudian pindah haluan ke partai politik.  Nah,  seharusnya  dia tahu bagaimana harus berbuat dan memperbaiki citra kejaksaan yang  sempat ambruk dengan munclnya  jaksa yang nakal.  Jaksa Agung harus beraqni memecat jaksa yang nakal dan tidak pandang bulu, yakni siapapun jaksa yang tidak profesional dalam kerjanya harus diberhentikan dan digantikan dengan jaksa lain yang tentu lebih baik, profesional dan berani.

Kalau hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung, saya yakin  kepercayaan publik akan  semakin kuat dan  dukungan juga akan mengalir.  Kerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya,  terutama KPK juga perlu segera dilakukan dan diwujudkan dalam  penanganan perkara. Kita tahu bahwa saat ini sangat banyak perkara yang  dapat dianggap mangkrak serta tidak  diketahui juntrungnya.  Nah, dengan Jaksa Agung baru diharapkan  akan  dengan cepat diproses dengan kesungguhan yang penuh.

Menurut saya  ini memang  menjadi tantangan tersendiri bagi Jaksa Agung untuk dijawab dengan presytasi dan bukan dengan jawaban lisan.  Jaksa Agung tidak perlu banyak berbicara, terutama  dalam menjawab kritikan yang muncul, tetapi lebih bagus menjawabnya dengan kinerja dan kesunguhan yang berbalik seratus delapan puluh derajat dengan kritikan tersebut.  Saya yakin Prasetyo dapat melakukan itu dengan baik dan dapat berbuat netral, meskipun banyak diragukan orang.

Kita akan tunggu dalam waktu tiga bulan ke depan, apakah ada gebrakan yang akan dilakukan ataukah adem ayem saja.  Ini sekaligus juga merupakan testcase presiden bahwa pilihannya memang tidak salah.  Lantas bagaimana kalau  tidak sesuai dengan harapan atau  [ilihan tersebut memang salah?.  Sudah barang tentu presiden harus bertanggung jawab untuk menggantinya dengan Jaksa Agung yang lebih baik.  Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.