MENUNGGU PEMERINTAH BARU

Dunia politik memang tidak identic dengan dunian pendidikan, karena  dalam politik itu segalanya dapat dilakukan. Orang tidak lagi berpikir tentang etika pantas ataukah tidak, karena yang terpenting tujuan tercapai, seprti kondisi saat ini dimana semua orang juga mengetahui bahwa persoalan pengangkatan menteri itu sepenuhnya berada di tangan presiden, namun banyak diantara politisi yang sudah menyatakan dnegan terang terangan untuk meminta jatah menteri, bahkan juga ada yang menyebut jumlahnya dan posisi menterinya segala.

Pada dunia pendidikan permintaan seperti itu  termausk hal yang tidak etis, namun di dalam politik rupanya termasuk hal biasa karena dengan alasan usaha, sehingga jika nantinya tidak berhasil juga dianggap biasa saja. Untungnya  sesame politisi itu sudah saling mengetahui sehingga tidak akan terjadi masalah serius, coba misalnya politisi berhadapan dengan pihak lain yang bukan politisi tentu akan menjadi persoalan serius dan bahkan dianggap ikut campur tangan dan sejenisnya.

Saat ini kita bangsa Indonesia masih menunggu waktu  sebagaimana seharusnya, yakni  pada bulan Oktober nanti, dimana  saat itu aka nada pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada pilpres  pada beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah pelantikan iotulah presiden dan wakilnya lalu akan membentuk pemerintahan dengan mengangkat para pembantu yang dinamakan dengan menteri. Namun smeua itu merupakan hak prerogative pre4siden sehingga apapun yang nantyi diputuskan oleh presiden, semua harus mengikutinya.

Namun kita juga tahu bahwa presiden yang diusung oleh partai politik, tentu juga tidak akan meninggalkan para pendukungnya, dan  dapat dipastyikan presiden akan berkoordinasi dnegan para pimpinan parpol untuk menyusun kabinetnya, dan bahkan juga mungkin akan meminta masukan kepada mereka tentang calon menteri yang akan menjalankan program programnya. Nah, saat itulah para pimpinan partai p[olitik dapat mengajukan para kadernya untuk mengisi jabatan menteri yang akan membantu presiden dalam menjalankan programnya.

Idealnya jika kader sebuah partai politik sudah diangkat menjadi menteri, tidak lagi memikirkan pastia, melainkan memikirkan dan bekerja untuk bangsa, sehingga tidak ada konflik kepentingan dan rakyat akan mendapatkan pelayanan yang baik. Namun susahnya ialah  para menteri dari partai politik tersebut terkadang malah lebih cenderung untuk membela dan memberikan kontribusinya keada partai politik, dan rakyat malahan terkadang terabaikan. Jika sudah menjadi demikian dan semakin meruncing, akhirnya seornag menteri terkadang lebih memilih keluar  dari jabatan menteri dan memilih kembali ke partai.

Jika memang demikian kondisinya, tentu akan jauh lebih baik, sehingga dapat segera digantikan oleh orang yang lebih mampu menjalankan program untuk benagsa dan Negara. Sulitnya ialah kalau yang bersangkutan enggan untuk melepaskan jabatannya sebagai menteri, namun kecenderungannya bukan ke  bangsa melainkan jusru ke partai. Untuk itu dalam persoalan ini presiden memang harus tgas dan  berani untuk memberikan  sanksi bagi menetri yang nakal tersebut.

Ada untungnya memang dalam p[eriode ke dua ini karena presiden tidak lagi berpikir untuk mendapatkan simpati lagi dari banyak partai karena sudah tidak ada  kesempatan untuk maju lagi sebagai calon p[residen dalam periode berikutnya. Karena itu presiden dapat berbuat lebih bebas demi memberikan layananyang terbaik bagi bangsa dan rakyatnya.  Kita sangat yakin bahwa presiden pada saat nya nanti akan lebih tegas dan lebih berani untuk mengambil  resiko yang tidak popular sekalipun.

Sebagai rakyat biasa tentu kita akan mendukung pemerintah  jika memang kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan meskipun banyak partai politik yang menetnag, rakyat siap untuk mendukungnya. Ke depan kita memang harus lebih rasional dalam menjalankan roda kehidupan baik berbangsa  maupun bernegara dan juga bermasyarakat, karena orientasi hidup kita seharusnya  untuk pengabdian dan bukan untuk mendapatkan keuntungan hidup secara materi semata.

Sudah barang tentu dengan pemerintahan baru kita juga berharap adanya  kondisi baru yang lebih menyenangkan dan lebi memberikan harapan hidup lebih baik.  Dalam banyak bidang yang sampai saat ini masih terasa belum maksimal kta berharap di pemerintahan baru nanti akan dapat disempurnakan, seperti dalam bidang penegakan hokum yang kita sudah akui saat ini sudah lumayan bagus, namun masih tercecer masalah masalah yang masih memperihatinkan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh aparat sendiri.

Konsistensi penegakan jhukum kepada seluruh rakyat tanpa membedakan status dan posisi memang belum merata dan kita masih berharap pada pemerintahan mendatang. Demikian juga dalam bidang kesempatan bekerja dan berusaha yang masih sangat terbatas dan  menyisakanbanyak PR yang belum selesai. Tentu harapan ke depan kita akan menyaksikan banyak kesuksesan dalam banyak bidang, meskipun kita yakin tidak akan tuntas seluruhnya, tetapi setidaknya kita akan melihat harapan baru karena usaha untuk perbaikan sudah dijalankan dengan sungguh sungguh.

Kita juga  masih berharap bahwa regulasi dalam berbagai bidang, utamnaya dalam bidang pendidikan juga akan konsisten diterapkan sehingga akan semakin memntapkan keinginan kita untuk menjadikan pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam menyiapkan generasi mendatang yang cerdas dan sekaliogus juga berakhlak bagus.  Keadilan dalam dunia pendidikan juga semestinya dapat diwujudkan dan diupayakan secara maksimal, karena saat ini kita masih merasakan ketimpangannya.

Kita memang masih menunggu pemerintahan baru, karena  pada bulan Oktober nanti baru dapat dilalkukan  dan  sekali lagi kita sangat ebrharap kepada presiden agar cermat dalam memilih menteri atau pembantunya karena itu akan menjadi warna pemerintahannya, dan sekaligus dapat menjadi ukuran apakah program program yang dicanangkan akan dapat diwujudkan atauklah tidak. Mewadahi dan menampung p[ara kader partai politik memang tidak salah, namun jika itu tidak sesuai dengan bidangnya, maka  alngkan baiknya jika dicarikan kalangan professional yang memang kapabel dalam bidangnya.

Saran dari KPK juga  kiranya patuit dipertimbangkan yakni agar lembaga anti ruswah tersbeut dilibatkan dalam proses pengangkatan para menteri. Artinya bukan dalam bentuk intervensi, melainkan  agar pilihan presiden memang benar benar bersih dan tidak punya catatn  hokum yang dapat menjadi ganjalan bagi menteri bersangkutan. Kita sebagai rakyat tentu sangat setuju dengan saran KPK tersebut, karena KPK tentu mempunyai catatan  rekam jejak seseorang dan itu merupakan masukan yang snagat bagus untuk presiden.

Harapan berikutnya ialah bahwa para menteri tersebut semua amanah dan menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatan, bukan diberhentikan di tengah jalan karena kasus hokum dan lainnya. Kita juga tentu berkaca dengan pengalaman yang selama ini sudah terjadi, sehingga kita berharap kepada presiden agar nantinya meneteri dalam bidang pendiikan jangan diambil dari kalangan partai politik, melainkan dari profesioanl murni. Ini semata mata untuk menyelamatkan dunia pendidikan dan agar  pendidikan kita dapat menjadi andalan untuk menyeiapkan generasi mendatang yang handal.

Pada akhirnya kita juga menunggu pemerintah baru tersebut dengan harapan akan memperoleh pel;ayanan yang prima untuk segala urusan rakyat dan kepentingan umum, semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.