SARAN UNTUK PRESIDEN MENDATANG

Meskipun persoalan mengangkat menteri itu menjadi hak preorogatif presiden, namun sebagai rakyat tentu kita boleh sekedar mengusulkan untuk kebaikan bersama. Usulan ini didasarkan atas pengalaman yang selama ini sudah terjadi, sehingga diharapkan ke depannya akan menjadi semakin baik dan jauh dari persoalan yang selama ini selalu menjadi PR kita bersama. Perubayhan nomenkaltur kementerian ataupun  pembukaan  bidang kementerian baru atau pun mungkin menguranginya itu tentu sangat dipengaruhi oleh kepentingan perencanaan yang sudah digagas denagn matang.

Untuk hal yang berkaitan dnegan masalah etrsebut silahkan presiden untuk melakukannya dengan mempertimbangkan  segala sesuatunya, termasuk yang utama ialah mengenai kemanfaatannya bagi rakyat. Dahulu pernah ada presiden yang menutup kementerian atau departeman, lalu ada juga presiden yang membuka kementerian  baru yang dianggap menjadi sangat penting dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau untuk mengoptimalisasikan  asset asset yang selama ini tidak Nampak dan lainnya.

Kita juga snagat memahami bahwa presiden tidak mungkin bekerja sendiri, dan sejak awal sudah disadari bahwa da partai politik yang mengusungnya sehingga sebagai konsekwensinya ialah  mereka tentu juga akan bersama sama mengurus pemerintahan dengan menjadi menteri dan lainnya. Hanya saja  bagi kami rakyat, tentu ada permohonan agar semuanya menjadi lebih baik dan mampumengangkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Jika idealnya  semua meneteri yang memnjadi pembantu presiden haruslah orang yang benar benar professional dan mengetahui bidang tugasnya dnegan sangat baik, serta mampu merencanakan dan mengelolanya dnegan  cerdas sehingga akan mampu membantu presiden mencapai target yang direncanakan. Akan tetapi karena peran partai politik demikian pentingnya, maka  secara riil tidak mungkin presiden kemudian tidak mengangkat menteri dari kalangan partai politik. Hanya saja kita berharap meskipun dari parpol namun tetaplah yang professional dan mau bekerja dnegan baik pula.

Ada beberapa kementerian yang seharusnya bebas dari orang parpol karena dikhawatirkan  banyak kepentingan di dalamnya jika dihuni oleh menetri yang dari parpol. Meskipun dia seorang yang professional, namun kalau itu dari pasrtyai pasti nantinya aka nada kepentingan partai yang masuk di dalamnya dan dia pasti tidak akan mampu bertahan lebih baik. Untuk itu kementerian kementerian etrsbeut memnag harus diisi dari professional yang bukan mewakili partai politik.

Salah satunya ialah kementerian pendidikan, baik pendidikan nasional, kementerian riset teknologi dan pendidikan  tinggi maupun kementerian agama.  Kementeria tersbeut sebaiknya memang diisi oleh kalangan professional yang tidak ada afiliasi dengan partai politik. Persoalan pendidikan memang harus mendapatkan prioriitas utama dari negera dan harusnya dikelola oleh mereka yang memang memahami benar tentangb pendidikan sehingga  anggaran yang sangat banyak tersbeut dapat benra benar menghasilkan SDM yang mumpuni dan dapat diandalkan dalam persiangan global.

Kita memang harus menjadi prihatin dengan perkembangan pendidikan  di negeri ini, karena pada tahun 60 an sampai tujuh puluhan masih banyak Negara lain khususnya di kawasan asia tenggara yang dating ke negera kita untuk mencari ilmu, namun saat ini kita menyaksikan betapa Negara Negara tetangga tersbeut sudah jauh lebih maju ketimbang kita. Bahkana sebagian Negara nergara tersbeut saat ini sudah menjadi buruan anak anak Indonesia untuk mencari ilmu karena kemajuannya yang sangat pesat.

Kita tidak yakin bahwa jika kementerian  yang mengurus pendidikan  ditangani oleh kalangan partai politik, dunai pendidikan akan maju, karena  di sana apsti ada kepentingan lain yang terkadang justru malah mengalahkan kepentingan perkembangan pendidikan itu sendiri. Lalu kalau kondisinya dmeikian mampukah pendidikan kita bersaing dengan pendidikan  Negara lain? Jawabannya pasti akan sangat sulit. Kalaupun kemudian dicarikan menteri yang dari kalangan professional murni pun masih harus membutuhkan  beberapa waktu untuk membenahinya dan  menyembuhkan penyakita yang sudah menvirus di dalamnya.

Anggaran pendidikan  sudah disupport oleh undang undang dasar yang mengharuskan minimal 20 persen dari APBN, namun kenyataannya  tidak smeua dapat dinikmati dunai pendidikan, karena ada kepentingan lain tersebut, yang mengalahkan kepentingan pendidikan. Bagaimana mungkin kita akan mampu meniakkan rangkin perguruan tinghi kita kalau untuk menjalankan misi studi banding saja akan sangat kesulitan atau akan melakukan kerjsama dnegan banyak lembaga dan perguruan tinggi lain yang sudah lebih dahulu maju di luar negeri sangat sulit mendapatkan ijin dan pembiayaan?

Keseriusan mengelola pendidikan juga seharusnya ditanamkan kepada para dosen yang menjadi tulang punggung universitas, namun kenyataannya  karena persoalan anggaran dirakan kurang, maka pembinaan dan peningkatan kapasitas merka menjadi berkurang. Bahkan  untuk melakukan riset saja snagat terbatas dan sulit, karena harus mengurusi persoalan spj dan administrasi yang sangat sulit sekali. Terkadang kita emnjadi iri saat mengetahui bahwa perguruan tinggi di negera lain begitu mudahnya akses untuk mendapatkan semua yang terkait dnegan pengembangan ilmu pengetahuan.

Di Negara kita  seeprtinya universiats masih dianggap dan disamakan dnegan kantor yang lebih banyak berkaitan dengan urusan administrasi, bukan lagi difokuskan kepada persoalan akademik. Karean itu kiranya sangat  bijak jika presiden nanti mengangkat menteri dalam urusan pendidikan yang benar benar professional dana mempunyai keinginan besar untuk menjadikan pendidikan di negeri ini menjadi primadona dan  sejajar dnegan pendidikan di negera lain yang saat ini sudah lebih maju.

Jika ada minat dan disupport anggaran yang cukup, tentu kita yakin kita akan mampu menjadikan pendidikan dinneberi inis ebagai primadona yang yang akan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat kita senidir maupun  masyarakat internasional. MKita sungguhmenginginkan bahwa pendidikan di negeri kita akan kuat dan menjadi sarana untuk membentuk manusia yang handal baik dari sisi integritas maupun keilmuannya. Keseriusan itulah kata kunci yang harus ditanamkan sejak awal.

Sekali lagi kita meminta dengan sangat kepada presiden  mendatang agar benar benar memp[erhatikan persoalan ini, karena Negara yang maju  diawali dnegan pendidikannya yang baik. Upaya kita untuk meningkatkankualiats pendidikan memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dnegan melakukan setifikasi para pendidik, namun caranya memang belum  andal sehingga mereka yang sudah mempunyai nama professional ternyata dalam praktek kerjanya masih jauh dari professional.

Rupanya  keinginan pemerintah untuk  sertifikasi tersbeut ditangkap oleh sebagian pendidik hanya untuk mensejahtertakan mereka tanpa ada kata kunci yang utama yakni ingin meningkatkan kualiatas pendidiikan secara menyeluruh. Sudah cukup banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah yang  menurut perkiraan banyak pihak hanya  murpro karena hanya untuk menambah penghasilan mereka yang berada di jajaran pendidik saja, bukan meniitk beratkan kepada peningkatan kualitas.

Barangkali ini juga menjadi salah satu focus yang harus dibenahi oleh menteri pendidikan ke depan  agar tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan akan disegarkan kembali dan semua pihak akan menuju ke sana. Efesiensi anaggaran juga harus diperketat khususnya terkait  dengan hal; hal yang tidak secara lansgung akan meningkatkan kualitas pendidikan. Memang berat tugas menteri yang menangani pendidikan etrsbeut, namun jika serius dan mengangkat para pembantu yang handal dan mau bekerja, pastilah aka nada jalan untuk merealisaiskannya. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.