PARCEL

Hadiah atau pemberian itu merupakan hal yang baik dan dianjurkan  dalam Islam. Hanya saja tentu manakala diberikan dengan ketulusan hati, tanpa ada tujuan tertentu, namun saat ini  parcel menjadi sesuatu yang dapat mebawa malapetaka, karena dapat dianggap sebagai gratifikasi. Sebagaimana kita tahu bahwa menjelang lebaran seprti saat ini, banyak sekali orang  memebrikan parcel kepada sahabatnya, kepada gurunya dan juga kepada siapa saja yang diinginkan, karena itu merupakan salah satu pertanda kalau masih ada hubungan baik.

Namun persoalannya  ialah saat ini juga marak pemberian parcel dengan tujuan tertentu dan biasanya  diberikan dalam upaya untuk  mempereerat hubungan dan mengharapkan  akan ada  sesuatu  pada hubungan berikutnya. Contoh yang mudah ialah pemberian mitra kerja semisal antara  pihak perbankan dengan instansi, dan juga pihak pengerja projek dan lainnya. Nah, karena alasan tersebutlah kemudian KPK selalu  institusi anti korupsi  membuat aturan yang bersifat pencegahan dan mendefinisikan parcel sebagai salah satu bentuk gratifikasi.

Mudahnya ialah kalau misalnya tidak dalam posisinya tersebut, orang  atau pihak lain pastinya tidak akan memberikan parcel tersebut kepadanya, karena itu parcel diberikan kepada pejabat tertentu yang memegang otoritas tertentu di sebuah instansi. Sesungguhnya bukan hanya parcel, melaionkan semua bentuk pemberian kepada perorangan yang mencerminkan sosok yang dapat mewajkili institusi. Tenut aturan etrsebut sangat bagus untuk mencegah terjadinya sesuatu yang nantinya dikhawatirkan akan  menjadi pertimbangan  sosok tersbeut dalam menjalain hubungan berikutnya.

Lantas pertanyaannya ialah apakah segala macam parcel menjadi dilarang? Tentu tidak, kalau misalnya kita mengirimkan parcel kepada  orang tua, kepada saudara  kepada sahabat yang tidak terkait hubungan bisnis, kalau kita memberikan  parcel kepada guru dengan ketuliusan karena kebaikan guru tersebut pada saat dahulu menjadi gurunya, atau memberikannya kepada kiyai dan sejenisnya, tentu tidak akan dilarang, karena itu pastinya tidak termasuk kategori gratifikasi, melainkna semata hanya hadiah saja.

Namun akan jauh lebih bagus jika orang yang  menerima parcel tersebut membatasi diri, yakni tidak akan menerima  banyak parcel, terkecuali kemudian juga disalurkan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Semisal kalau   banyak santri yang mengirimkan parcel kepada sosok kiyainya, maka  akan jauh lebih bagus jika sebagian parcel tersebut juga diberikan kepada para santri yang ada atau kepada para tetangga yang lebih membutuhkan. Dengan begitu parcel tersebut akan jauh bermanfaat karena dimanfaatkan oleh banyak orang.

Namun pada kenyataannya  tidak banyak orang yang dengan ketulusannya memberikan hadiah tersebut, justru yang terbanyak ialah mereka yang mempunyai hubungan tertentu semacam hubungan antara bawahan dan atasan, hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang diharapkan akan membuat kebijakan tertentu yang akan menguntungkannya. Dengan dilarangnya menerima gratifikasi tersebut,  saat ini peredaran parcel juga mulai terasa  semakin langka, dan para pedangan pembuat parcel juga menjadi beerkurang omzetnya.

Memang peberia hadiah tersebut tidak harus berupa parcel, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan  dan tradisi bagi masyarakat kita bahwa setiap ada peringatan hari raya, mereka akan saling memberikan parcel, walaupun mungkin harganya juga bervariasi. Prinsipnya jika pemberian etrsebut tidak terkait dengan hubungan yang mkengharapkan ada ssuatu yang anntinya akan mengntungkannya, maka tidak akan termasuk dalam larangan.

Jika ada sebuah sekolah dengan jumlah guru yang cukup banyak semisal 100 orang dan  karena tidak cukup[ uang untuk memberikan THR, maka  uang yang sedikit tersebut kemudian dibelikan parcel dan dikirimkan kepada smeua ghuru yang ada, tentu juga bukan termasuk dalam kategopri gratifikasi, melainkan hanya sebagai tanda tali asih kepada para guru yang sudah mengabdikan diri dengan tulus di lembaga tertentu. Bahkan kalau sekolah sudah mampu memberikan THR pun  kemudian juga diberi parcel juga tidak masalah.

Sasaran yang dituju oleh aturan gratifikasi  tersbeut ialah semua penyelenggara Negara, karena  hal etrsebut sangat berpoteni untuk dikaitkan dnegan jabatan tertentu. Lalu apakah setiap penyelenggara Negara juga dilarang menerima parcel dari manapun? Tentu juga tidak karena jika  seorang penyelenggara Negara menerima parcel dari  adiknya sendiri atau dari anaknya atau kalu dia juga sebagai tokoh lalu ada  sebagian masyarakat yang tidak ada kepentingan dengan jabatan sebagai penyelenggara Negara, tentu juga diperbolehkan.

Memang  sebagai penyelenggara Negara,  siapapun dia harus berhati hati dalam menerima pemberian dari pihak manapun, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Hanya saja kalau  sudah kenal dengan pemberinya dan tidka mungkin ada kaitannya dengan jabatannya,  sudah barang tentu dia boleh menerimanya tetapi kalau itu dari ekanan atau dari pihak lain yang patut diduga ada keitannya dengan jabatannya, maka haram hukumnya menerima pemberian tersebut.

Bahkan kalupun dia diminta untuk memberikan sesuatu yang biasanya kemudian diberikan sangu atau amplop sebagai upah atas pekrjaannya tersebut, maka harus dilihat kepatutannya. Artinya ada aturan  tersendiri mengenai honorarium yang boleh diterima, semisal berdasarkan jam pelajaran atau berdasarkan kriteria lainnya. Jika  pemberuian tersbeut melebihi kepatutan, maka  pejabat Negara juga tidka boleh menrimanya. Lantas bagaimana  jika dalm amplop dan  belum diketahui jumlahnya?

Jawabannya ialah pada saat membuka amplop dan diketahui bahwa honor yang dioberikan tidak wajar dan terlalu banyak, maka harus segera melapor kepada KPk atau melalui kantornya, yakni biasanya melalui inspektoratnya lalu  inspektortlah yang akan melaporkan kepada KPK. Hal yang boleh diambil ialah hornor yang wajar sesuai dnegan aturan yang ada, dan selebihnya diserahkan kepada KPK untuk dimasukkan ke kas Negara. Memang rumit dan harus   cermatt, sebab kalau tidak akan dapat terkena gratifikasi.

Jika smeua pejabat berkomitmen demikian, baik diketahui oleh masyarakat maupun tuidak, maka Negara ini akan jauh lebih bagus dan  kondisi negera juga pasti akan lebih stabil dan aman. Patuit diduga asmpai saat ini masih banyak pejabat penyelenggara Negara yang belum mematuhi hal tersebut, dan anehnya banyak pihak yang sudah tahu tentang hal ini juga masih sering memberikan  honor lebih kepada  pejabat tersbeut, dengan alasan rasanya tidak etis emmberikan honor terlalu kecil. Untuk itu jika para pejabat teras yang memulai daghulu untuk menolak semua pemberian yangmelebihi batas, tentu semua pihak akhirnya juga akan terbiasa.

Rupanya mendapatkan honor yang banyak itu masih enak sehingga mereka tidak mengembalikan atau melaporkan kepada KPK dan juga tidak mengingatkan pihak yang memberikan honor berlebih tersebut. Akibat selanjtnya akan berfek karambol, yakni ada   penyeleweangan terhadap anggaran yang digunakan untuk melebihi honor tersebut, dan itu akan berakibat tidak sehat untuk keseluruhan proses dalam sebuah organisasi.

Semoga  pemberian yang dianggap kecil, seperti parcel tersebut akan menjadi  awal dari dilakukannya pembersihan praktek praktek tidak sehat terkait dengan pemberian kepada penyelenggara Negara yang sudha mendapatkan fasilitas dari Negara. Kita yakin jika smeua orang merasa  peduli dnegan persoalan ini dan  bertindak sesuai aturan main, pasti akan  ada peruibahan yang signifikan terhadap semua praktek  yang ada di masyarakat.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.