PRAHARA DI KEMENAG

Kita tentu masih kaget dnegan  ditangkapnya ketua umum PPP dan dua pejabat kemanag, yakni kekankemenag kebupaten Gresik dan kekanwil kemenag jawa Timur, yang lalu melebar menjadi sangat liar dan menyentuh juga  ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Bahkan pada awalnya  ada seorang tokoh yang dengan lantangnya mengatakan hal ahl yang merupakan tuduhan yang sangatnegeri didengarnya. Namun sejalan dengan berlalunya aktu dan setelah ada protes dan pertemuan dengan beberapa pihak yang memberikan penjelasan terkait apa yang disampaikan, lalu sudha mulai mengendor, meskipun masih ada sisa tuduhan.

Kejadian tersebut tentu sangat menohok seluruh warga kemenag, karena sebuah kasus yang tentu hanya mengena kepada pihak pihak tertentu yang disebut dengan oknum, tetapi penilaian kemudian seolah seluruh warga kemenag mengalaminya.  Saya juga menjadi heran kepada kasusnya terkait dengan pejabat di kemenang, lalu merembet ke perguruan tinggi islam negeri yang selama ini sudah berusaha untuk menjadi lebih bagus.

Kita tentu maklum bilamana ada orang yang berkompetisi dan kalah lalu merasa sangat kecewa dan lalu menumpahkan kekecewaannya tersebut kepada puihak lain, dan celakanya pihak lain tersbeut langsung percaya begitu saja tanpa melakukan tabayyun. Sumber dari mereka yang kecewa mmenag akan mendapatkan sesuatu yang tidak obyektif, dan itu terjadi dengan apa yang saat ini menimpa kepada kementerian agama. Tentu semua itu kita sayangkan dapat  melebar sedemikian rupa dan seolah kementerian itu gudangnya suap dan korupsi.

Mungkin  di dalamnya, yakni di kemenetrian agama terjadi jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum tertentu, tetapi seharusnya tidak langsung membawa nama institusi besarnya, karena yang melakukan praktek  haram tersebut hanyalah oknum saja dan itu juga tidak smeuanya orang kementerian agama. Kita juga tidak mengerti kenapa ada orang di luar kementerian agama yang dapat masuk ke dalamnya denagn begitu mudahnya sehingga mampu melakukan hal hal yang merugikan kementerian?

Kalau kemudian yang ramai dibicarakan ialah tentang pemilihan calon rector di sejumlah perguruan tinggi keagamaan islam negeri, maka itu sesungguhnya hanya  letupan  pihak tertentu yangkebetulan tidak terpilih dalam pemilihan rector dan kemudian mencari dalih  serta saat ini mendapatkan momentumnya, namun rupanya mereka sama sekali tidak mempertimbangkan institusinya sehingga dengan mudahnya mengobrak abrik kementerian sehingga kesan masyarakat semakin buruk terhadap kementerian agama ini.

Kalau saya membacanya bahw amereka yng kecewa karena tidak dip[ilih menjadi rector itu ternyata tidak menggunakan  argumentasi yang masuk di akal sehat, apalagi kalau kemduian dihubungkan dnegan PMA omor 68 tahun 2015, karena sesungguhnya PMA tersebut sama sekali tidak mengenal menang kalah. Itu disebabkan di sana tidak ada pemilihan oleh senat secara kuantitatif.  Senat hanya diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan secara kualitatif yang garus besarnya terkait dnegan kisi kisinya sudah ditentukan.
lalu dari mana kemudian ada orang yang mengaku menag dalam pemilihan calon rector.

Senat hanya memberikan pertyimbangan secara kualitatif dan kemudian merkomendasikan semua calon, bukan satu calon kepada  pusat untuk kemudian menteri agama akan membentuk panitia seleksi dan akan menyeleksi kepada smeua calon yang ada.  Saya sangat yakin abhwa pansel tersbeut sangat kredibel dan pasti akan menjaga rahasia dan tidak akan emmbocorkan hasilnya kepada siapapun, dan hanya merekomendasikan tiga nama kepada menteri.

Dari tiga nama yang direkomendasikan itulah kemudian  menteri memilih diantara ketiganya  dan kemudian dilantik sebagai rector. Jadi  pengakuan  orang tentang mendapatkan rekomendasi dari senat itu bukan dia sendiri yang mendapatkan rekomendasi, melainkan smeua calon pasti direkomendasikan. Lalu  tidak ada kewajiban bagui menteri untuk memilih yang jnomor satu yang direkomendasikan dari pansel, karena pastinya menteri mempunyai kewenangan untuk menilai para calon, karena  para rector itu merupakan kepanjangan tangan menteri dalam hal pelaksanaan tri dharma PT.

Menteri sebagai pengguna anggaran dan rector sebagai kuasa pengguna anggaran tentu harus  ada kesamaan visi dalam menjalankan tugas masing masing, khusunya yang terkait dengan penggunaan anggaran Negara.  Karena itu sekali lagi menteri mempunyai kewenangan untuk memilih diantara tiga nama yang diajukan. Lalu kalau ada phak yang mengaku bahwa dia mendapatkan nilai tertinggi dari pansel, itu perlu dipertanyakan, dari mana dia mengetahuinya, padahal pansel itu hanya memberikan informasinya kepada menteri.

Taruhlah ada kebocoran tentang  rangking dari rekomeneasi p[ansel tersebut, tetapi tidak salah juga menteri memiliah satu diantara ketiganya sebagaimana saya sebutkan di atas. Lalu ketika kemudian menyangkut persoalan adanya pembuatan peraturan tengah malam hanya untuk menjegal; seorang peserta, itu juga sangat janggal karena hingga saat ini peraturan yang dimaksud tidak pernah ada, dan itu dibuktikan dnegan beberapa rector yang dating dari luar institusinya sendiri.

Lalukecurigaan dan cerita  tentang adanya oknum saudaranya pejabat yang dating emminta proyek lalu tiodak diberikan, sesungguhnya sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan keputusan tidak terpilihnya seseorang emnjadi rector, karena  tiodak ada bukti yang  dapat meyakinkan, dan hanya dugaan semata, dan pemberi informasi tersbeut juga sudah menyinggung tentangkomitmen menetri untuk tidak bermain main dnegan sebuah proyek, tentunya sudh sangat jelas bahwa tidak ada kaitannya  antara permintaan proyek oleh oknum saudaranya penjabat dnegan terpilihnya seseorang sebagia rector.

Lalu jika dikaitkan dnegan  keterpilihan seseornag dalam siding senat, yang tidak memenuhi kuorum, lalu diminta untuk mengulang lagi dan tidak mengikutinya malah  melaporkan ke pengadilan, maka itu sudah menjadi konsekwensinya sendiri, karena tidka mungkin kementerian melantik calon yang dip[ilih secara cacat. Karena tidak mengikuti proses lagi, kemudian tim sukses nya kemudian maju dan kebetulan terpilih, maka dilantillah  dia sebagai rector.  Semuanya sesungguhnya justru ingin menjalankan aturan main yang benar, tetapi kemudian dimasalhkan sesuatu yang sudah benar.

Lalu muncul persoalan dengan angka 5 milyar yang seolah  terpilihnya rector UIn Jakarta melalui transaksi tertentu, namun belakangan ditarik kembali bahwa angka 5 M itu datangnay justru dari mantan  irjen kementerian agama M Yasin yang ketika ditanya tentang kebenaran adanya isu jual beli jabatan, lalu  menjawab bahwa  dia mendengar katanya  angkanya sampai 5 M.  Ini sesungguhnya informasi yang menyesatkan karena pada walnya dikaitkan dnegan seorang calon rector yang katanya didatangi seseornag yang mengatakan kalu anda mau jadi rector harus punyai 5 M.

Lalu belakangan  itu hanya informasi yang tidak jelas tentang “katanya” yang pasti tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, padahal berita tersebut sudah menyebar di masyarakat yang pasti telah merugikan p[ihak pihak tertentu dan juga kemenag. Kalau sudah tahu informs tersebut hanya  katanya, lalu kenapa harus diangkat dalam  penjelasan yang awalnya seolah beneran. Inilah yang seharusnya menjadi koreksio untuk kita semua. Kita memang masih menunggu hasil penyidikan KPK apakah memang abnayk pihak tersangkut dengan apa yang dituduhkan etrsebut, khususnya di kalangan perguruan tinggi keagamaan islam anegeri ataukah hanya oknum di beberapa kantor kemenag saja.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.