PUTUSAN KASASI UNTUK BAIQ NURIL MENCEDERAI RASA KEADILAN

Bagi orang awam akan mudah saja menilai bahwa putusan MA tentang Baiq Nuril yang dihukum 6 bulan menjadi momentum  rapuhnya rasa keadilan di negeri ini. Bayangkan saja baiq yang menjadi obyek pelecehan seksual oleh atasannya seorang kepala sekolah, namun nasibnya malahan dia yang harus menerima hukuman, sedangkan kepala sekolahnya malah enak enakan menikmati kebebasannya.  Sudah banyak para ahli hokum yang menyayangkan putusan MA tersebut, karena seolah para hakimnya hanya memakai kacamata kuda dan sama sekali tidak emmpertimbangkan rasa keadilan.

Pada awalnya baiq mendapatkan putusan bebas dari pengadilan pertama, dan seharusnya  putusan bebas tidak bisa dimintakan kasasi, namun  jaksa penuntut umum lalu mengajukan kasasi dan akhirnya Baiq harus menerima kenyataan pahir di hokum selama  6 bulan.  Cerita yang tergambar dalam pengadilan pertama menyatakan bahwa Baiq sebagai guru di sebuah sekolah selalu mendapatkan gangguan dari kepala sekolahnya dan selalu saja  menggoda dengan kata kata yang mengarah kepada pelecehan terhadap dirinya.

Menyadari dirinya hanyalah seorang guru honorer dan tidak mempunyai kekuatan apapun, maka satu satunyanya cara ialah dengan merekam apa yang disampaikan oleh kepala sekolahnya, agar pada saatnya nanti dapat dijadikan sebagai bukti kesalahan kepal;a sekolahnya. Namun  siapa tahu bahwa rekamannya tersebut kemduian disebarkan oleh kawannya yang bersimpati dan kemudian harus mengantarnya  ke maslaah hokum karena kepala sekolah tersbeut melaporkan baiq yang dituduh terlah mencemarkan nama baik dengan menyebarkan  rekaman tanpa seijinnya.

Tentu kita dapat memahami bahwa Baiq jika tidak melakukan rekaman etrsebut dia tetap akan dalam keadaan tertekan ,akrena selalu saja akan emnjadi obyek pelecehan kepala sekolahnya, dan jika dia tanpa  bukti kemudian melaporkan tindakan  kepala sekolahnya, tentu dia lebih parah lagi dituduh mencemarkan nama baik karena melaporkan dengan tanp[a bukti. L;alu baiq sesungguhnya juga tidak menyebarkan rekaman etrsebut, emlainkan rrekannya yang sengaja  memberikan rekaman etrsebut kepada kawannya lagi dan akhirnya trsebar.  Lalu kenapa Baiq yang harus menanggung akibatnya?

Lalu terlepas dari smeua itu apakah para penegak hokum jika memutuskan perkara hanya melihat sisi  yang tertulis saja bahwa  siapapun yang dengan sengaja menyebarkan sesuatu yang tanpa ijin telah direkamnya harus dipidana.  Mengapa tidak dilihat dari sisi baiq yang sebagai korban?  Apakah hokum itu sudah mati sebelum dijalankan, karena kalau kita berbicara mengenai rasa keadilan tentu harus dilihat dari dua sisi dan  rasa keadilan tersebut harus diterapkan kepada semua pihak.

Siapapun yang mempunyai rasa keadilan pasti akan menggugat kepada putusan MA tersebut. Bayangkan saja orang yang menjadi obyek pelecehan dan terus tertekan Karen tidak berdaya, lalu malah dihukum, sedangkan yang melakukan pelecehan malah enak enakan? Jikalau memang Baiq benar benar menyebarkan rekamannya etrsebut- Padahal secara  riil dia sama sekali tidak menyebarkannya- apakah kemudian dia sendiri yang harus menjalani hukuman karena kasalahan menyebarkan rekaman etrsebut?

Lalu pihak kepala sekolah yang jelas salah karena  melakukan pelecehan kepada seorang perempuan dengan anak anak masih kecil dan menjadi bawahan dari kepala sekolah tersebut,  apakah   kleadilan akan tetap membiarkan kepala sekolah yang jelas bersalah tesbeut?  Inilah  kondisi hokum kita saat ini. Apalagi di sana ada pelanggaran terhadap proses hukumnya, yakni putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan  baiq  yang seharusnya tidak bisa dimintakan kasasi, lalu dipaksakan untuk dikasasikan dan juga jkemudian diterima oleh MA.

MA sebagai benteng terakhir keadilan di Negara kita  sudah  memprakteekkan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.  Seharusnya MA lebih teliti dalam memberikan keailan, bukan hanya sekedar membaca teks undang undang lalu dengan mudahnya memberikan hukuman, tanpa harus melihat berbagai hal terkait dengan rasa keadilan dan lainnya.  Saya memang bukan ahli hokum, tetapi hanya merasakan   bahwa apa yang ditetapkan oleh MA terhadap Baik Nuril benar benar mencederai rasa keadilan dan mungkin akan semakin banyak orang di neegeri ini yang semakin tidak mempercayai keadilan di negeri ini.

Mungkin bagi masyarakat yang hanya melihat  formal hokum saja akan mengatakan bahwa putusan MA itu sudah benar, tetapi coba kita lihat dari sisi rasa kadilannya, apakah adil jika orang yang menjadi obyek pelecehan malah dihukum, sedangkan orang yang melakukan pelecehan malah enak enakan.  Rasa keadilan dari siapapun yang mempunyai perasaanpastilah akan mengatakan bahwa putusan MA kali ini terkait dengan baiq adalah mencederai rasa keadilan.  Namun kalau berpijaknya hanya hokum formal bahwa ada pasalnya yang mengharuskan menghukum pada Baiq, maka itu sudah dianggap tepat.

Pertanyaannya ialah mengapa MA tidk mempermasalahkan kelakuan kepala sekolah yang telah melecehkan baiq dan sepetinya sama sekali tidak mempedulikannya, padahal kaitannya sangat erat, karena  rekaman yang beredar tersebut sangat jelas memberitahukan bahwa kepala sekolah tersbut benar benar telah melakukan perbuatan melaan hokum, yakni melecehkan Baiq sehingga membuatnya terkekan sedemikian rupa.

Jika masih ada jalan keluar, baik itu melalui peninjauan kembali ataupun dengan cara lain yang sah, kita harus membantu Baiq untuk mendapatkan keadilannya.  Itu bukan semata mata hanya untuk Baiq, melainkan juga untuk  supremasi hokum di Negara kita.  Sekaligus juga agar semua mata terbelalak bahwa masih ada persoalan penegakan hokum di negeri ini yang belum selesai, khususnya  terkait dengan rasa keadilannya, bukan sekedar hokum formalnya.  Bahkan jika semua jalan sudah buntu untuk memulihkan rasa keadilan etrsebut, kita masih ebrharap agar presiden turun tangan untuk memberikan pengampunan dan membebaskan Baiq dari jeratan hokum.

Terkaang kita menjadi tidak mengerti dengan prktek penegakan hokum di negeri Pancasilan ini, dahulu kita menyaksikan betapa ada seorang nenek tua yang dihukum hanya karena mengambil sisa buah yang sudah tidak diambil oleh pemiliknya, lalu juga ada  orang yang karena  kehauasan lalu mengambil satu buah semangka milik orang lain, yang juga harus berurusan dengan pengadilan dan kemudian harus menghuni tahanan.  Juga dengan persoalan anak yang tega memenjartakan orang tuanya sendiri, yang para pengadil sama sekali tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak patut diterapkan hokum.

Untuk kasus  baiq ini  sesungguhnya sudah banyak pakar hokum yang berkomentar bahwa di sana telah terjadi ketidak terciptanya rasa keadilan, namun tetap saja MA memuituskan untuk memberikan hukuma kepada Baiq.  Apakah sudah waktunya kita melakukan perubahan hokum di negeri ini dengan besar besaran, bukan hanya sekedar mengubah undang undangnya, karena  kalau penegak hukumnya dan para pemutus hukumnya masih  berpegang  secara lahir bunyi undang undangnya, maka persoalan dmei persoalan pasti akan tetap muncul.

Para pakar hokum seharusnya berkumpul untuk membicarakan perubahan tatanan hokum di negeri ini sehingga nantinya ada kepeutusan yang harus diterapkan, yakni sebelum hakim memangku jabatannya,  harus diberikan  semacam kursus atau pelatihan, bukan saja hanya yang terkait dengan bagaimana seharusnya hakim berbuat, melainkan juga bagaimana hakim merasakan  keadilan yang akan diputuskannya.  Dengan dmeikian para hakim nantinya tidak hanya berpegang pada aspek formilnya hokum, melainkan juga harus menggali rasa keadilan hokum yang ditanganinya. Semoga.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.